JAKARTA — Peran strategis perbankan sebagai jembatan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan dunia usaha menjadi sorotan dalam diskusi strategis yang digelar oleh Asosiasi Perusahaan Batubara dan Energi Indonesia (ASPEBINDO) bersama Energy Hub, Rabu (29/7/2026) di Kuningan, Jakarta Selatan.
Diskusi bertajuk “Optimalisasi DHE SDA untuk Penguatan Industri Nasional: Menjaga Devisa, Likuiditas Usaha, dan Keberlanjutan Rantai Pasok” ini menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan utama untuk membahas kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, keberlangsungan usaha, dan ketahanan rantai pasok industri nasional.
Salah satu pembicara yang menarik perhatian dalam forum ini adalah Michael Sebastian, selaku Kepala Cabang BRI Pondok Indah. Dalam diskusi tersebut, Michael menekankan peran strategis perbankan sebagai fasilitator yang menghubungkan kepentingan pemerintah, kebijakan, dan asosiasi pengusaha.
“Ini kan menjembatani antara kepentingan pemerintah, kebijakan, dan asosiasi pengusaha. Kami di BRI memang posisinya sebagai fasilitator. Kami ingin memastikan kebijakan pemerintah ini tidak menjadi hambatan bagi para pengusaha,” ujar Michael di sela-sela diskusi.
Kebijakan DHE SDA dan Tantangan Likuiditas
Sejak 1 Juni 2026, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026 mewajibkan seluruh eksportir sumber daya alam untuk merepatriasi 100 persen Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) ke dalam Sistem Keuangan Indonesia (SKI). Kebijakan ini merupakan revisi kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2023 dan membawa sejumlah perubahan signifikan, termasuk kewajiban penempatan devisa di dalam negeri selama paling singkat 12 bulan.
Langkah ini menjadi strategi pemerintah untuk meningkatkan retensi devisa di dalam negeri, memperkuat ketahanan ekonomi nasional, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha terkait likuiditas operasional.
Michael Sebastian menyoroti persoalan DHE yang saat ini diblokir. Ia menjelaskan bahwa BRI siap berperan aktif untuk menjembatani agar dana DHE yang masih terkunci dapat digunakan untuk mendukung operasional dunia usaha.
“Kami salah satunya, BRI bisa menjebatkan itu, jadi supaya DHE itu pun bisa dicairkan—tanda kutip ya, dipergunakan, walaupun saat ini masih diblokir. Sehingga tetap dunia usaha pertambangan ini jangan sampai mati. Itu yang kita takutkan, kan DHE dikunci, uangnya di-lock, nggak bisa operasi. Turun ke kontraktor, sampai buruh, semua mati. Nah ini yang kita nggak mau,” tegasnya.
Menjaga Ekosistem Tetap Bergerak
Menurut Michael, kehadiran BRI dalam forum ini bertujuan memberikan solusi yang membuat pemerintah tetap merasa aman dengan kebijakan yang diambil, sementara pengusaha tetap bisa menjalankan usahanya.
“Pada akhirnya, ekosistem pertambangan dan energi ini tetap bergerak. Itu aja sih intinya,” tambahnya.
Michael menambahkan bahwa BRI siap mendukung apapun kebijakan yang diambil pemerintah. “Kami intinya dari bank siap untuk support. Apapun kebijakannya, kami pasti akan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan, terutama untuk nasabah-nasabah kami,” ujarnya.
Para Pemangku Kepentingan Beri Pandangan
Diskusi ini juga menghadirkan jajaran pembicara kompeten dari berbagai institusi. Pandu P. Sjahrir, Chief Investment Officer Danantara, dipercaya mengelola investasi untuk aset negara secara terintegrasi dan inovatif. Danantara sendiri dipimpin oleh Rosan Roeslani dengan didampingi Pandu Sjahrir dan Dony Oskaria.
Sementara itu, Friderica Widyasari Dewi yang baru saja dilantik sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2026-2031, turut memberikan pandangan terkait stabilitas sektor jasa keuangan.
Hadir pula Asep Kurnia Permana selaku Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM, serta Catur Gunadi selaku Sekretaris Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (PERHAPI). Diskusi dimoderatori oleh Aldi B. Hatapayo, Wakil Sekretaris Eksekutif ASPEBINDO.
Harapan ke Depan
Michael Sebastian berharap diskusi strategis ini dapat ditindaklanjuti dengan kebijakan yang lebih baik lagi ke depannya.
“Ini kan perpanjangan tangan pemerintah. Biar pemerintah juga dengar. Tadi Dirjen sendiri yang bicara. Harapan kami, ke depannya kondisi akan lebih baik. Kami dari bank siap berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan,” pungkasnya.
Sinergi untuk Ketahanan Ekonomi Nasional
Melalui forum ini, ASPEBINDO dan Energy Hub berharap dapat merumuskan rekomendasi kebijakan yang mampu mengoptimalkan DHE SDA guna mendukung ketahanan ekonomi dan keberlanjutan industri nasional. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan institusi keuangan dinilai menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan keberlangsungan dunia usaha.
Ketua Umum ASPEBINDO, Anggawira, dalam sambutannya menegaskan bahwa sektor energi dan pertambangan memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. “Rantai pasok energi bukan sekadar komoditas, tetapi instrumen kedaulatan negara,” ujarnya.
