JAKARTA – Menjelang pelaksanaan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, dinamika pandangan dari berbagai wilayah mulai mengemuka. Salah satu sikap resmi datang dari Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Utara (Kaltara) yang menyatakan dukungan penuh kepada Rais ‘Aam PBNU, K.H. Miftachul Akhyar, untuk kembali memimpin jajaran Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Ketua PWNU Kalimantan Utara, H. Alwan Saputra, S.Pi., M.M., kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/8/2026), menjelaskan bahwa dukungan tersebut merupakan hasil musyawarah yang melibatkan jajaran Syuriyah serta para khatib di tingkat wilayah dan cabang se-Kalimantan Utara.
Menurutnya, keputusan yang diambil bukan didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu, melainkan merupakan hasil pertimbangan kolektif setelah mencermati perkembangan organisasi serta berbagai masukan dari para ulama dan pengurus di daerah.
“Menjelang Muktamar 2026, setiap wilayah dan cabang tentu memiliki pandangan masing-masing mengenai arah kepemimpinan NU ke depan. Khusus di Kalimantan Utara, melalui musyawarah yang melibatkan jajaran Syuriyah dan khatib wilayah maupun cabang, kami memutuskan memberikan dukungan penuh kepada Rais ‘Aam K.H. Miftachul Akhyar,” ujar Alwan.
Ia menilai kepemimpinan K.H. Miftachul Akhyar masih sangat dibutuhkan dalam menghadapi berbagai tantangan organisasi yang semakin kompleks. Menurutnya, pengalaman dan ketegasan Rais ‘Aam dalam mengelola dinamika internal PBNU menjadi modal penting untuk menjaga stabilitas organisasi pada masa mendatang.
Alwan mengatakan bahwa dalam sejumlah persoalan yang sempat muncul di tubuh PBNU, K.H. Miftachul Akhyar dinilai mampu mengambil langkah yang bijaksana sekaligus tegas sehingga berbagai perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi.
Ia juga menyoroti proses rekonsiliasi yang terjadi dalam kepengurusan PBNU, termasuk hubungan antara Rais ‘Aam dengan Ketua Umum PBNU, K.H. Yahya Cholil Staquf. Menurut Alwan, sikap saling membuka ruang dialog dan mediasi mencerminkan tradisi kepemimpinan NU yang mengedepankan musyawarah serta persaudaraan.
“Bagi kami, ini merupakan teladan yang baik. Seberat apa pun persoalan yang muncul di dalam organisasi, apabila diselesaikan dengan kebijaksanaan, musyawarah, dan saling menghormati, maka akan ditemukan jalan keluar terbaik,” katanya.
Lebih lanjut, Alwan menyampaikan apresiasinya atas kepastian pelaksanaan agenda organisasi, mulai dari Musyawarah Nasional (Munas) hingga Muktamar Ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Agustus mendatang. Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik bagi masa depan organisasi.
PWNU Kalimantan Utara juga berharap dinamika yang sempat terjadi dalam tubuh PBNU dapat menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pengurus, baik di tingkat pusat, wilayah, maupun cabang.
Menurut Alwan, perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang wajar dalam organisasi sebesar Nahdlatul Ulama. Namun, seluruh elemen harus tetap menempatkan persatuan dan kepentingan jam’iyah di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Kami tidak ingin melihat adanya kubu-kubuan di NU. Nahdlatul Ulama adalah satu keluarga besar yang menghimpun umat. Perbedaan pandangan merupakan hal yang biasa dalam organisasi besar, tetapi semuanya harus tetap berada dalam bingkai ukhuwah dan menjaga persatuan,” ujarnya.
Ia mengibaratkan Nahdlatul Ulama sebagai sebuah kapal besar yang mengarungi samudra luas. Menurutnya, semakin besar organisasi, semakin besar pula tantangan, ujian, dan gelombang yang harus dihadapi. Namun selama seluruh elemen tetap berpegang pada tujuan bersama, organisasi diyakini akan mampu melewati setiap tantangan.
“NU adalah perahu besar umat Islam. Ketika berlayar di samudra yang luas, tentu gelombangnya juga besar. Ujiannya pun besar. Namun selama kapal ini tetap berjalan menuju tujuan yang benar dengan semangat kebersamaan, insya Allah semua tantangan dapat dilewati,” tutur Alwan.
Forum permusyawaratan tertinggi organisasi tersebut akan menjadi momentum penting dalam menentukan arah kebijakan serta kepemimpinan NU untuk periode mendatang.
Berbagai aspirasi dan pandangan dari pengurus wilayah maupun cabang diperkirakan akan menjadi bagian dari dinamika yang mewarnai pelaksanaan muktamar, dengan harapan seluruh proses berlangsung secara demokratis, bermartabat, dan tetap menjaga persatuan keluarga besar Nahdlatul Ulama.
Editor: Fahmy Nurdin
