JAKARTA — Puluhan warga terdampak proyek panas bumi bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar aksi menolak ekspansi geothermal di depan Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, pada 19-21 Agustus 2026.
Aksi yang digelar bertepatan dengan penyelenggaraan The 12th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2026 itu menyoroti kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu mendorong pengembangan panas bumi tanpa mempertimbangkan keselamatan masyarakat di wilayah rawan bencana.
Koalisi Tolak Geothermal yang terdiri dari JATAM, JPIC-OFM Indonesia, WALHI Nasional, Solidaritas Perempuan, CELIOS, Sajogyo Institute, ENTER Nusantara, Papua Solidarity Network, serta warga terdampak proyek di Gunung Gede-Pangrango, Tampomas, Padarincang, Mataloko, dan Poco Leok, menilai momentum tersebut semakin relevan di tengah bencana gempa yang melanda Flores.
Berdasarkan data BMKG pada 15-20 Agustus 2026, tercatat 3.752 gempa susulan di Flores dengan magnitudo M1,3 hingga M6,2. Sementara BNPB mencatat 71 orang meninggal dunia, 59.647 orang mengungsi, serta ribuan bangunan dan fasilitas publik mengalami kerusakan.
Koalisi menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi alasan pemerintah mengutamakan keselamatan dan pemulihan masyarakat, bukan memperluas proyek panas bumi.
“Kondisi ini mestinya menuntut pemerintah untuk mengutamakan keselamatan, perlindungan, dan pemulihan masyarakat terdampak bencana, bukan justru memperluas ekspansi tambang panas bumi yang memperparah kerentanan,” demikian pernyataan koalisi dalam siaran pers, Jumat (21/8).
Target Energi Dipersoalkan
Koalisi juga mempertanyakan arah kebijakan energi nasional yang mendorong peningkatan kapasitas pembangkit berbasis energi terbarukan, termasuk panas bumi.
JATAM mencatat kebutuhan listrik nasional dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) diproyeksikan meningkat dari 539 TWh pada 2025 menjadi 1.813 TWh pada 2060. Sementara RUPTL 2025-2034 menargetkan porsi energi baru dan terbarukan mencapai 34,3 persen, termasuk pembangkit listrik tenaga panas bumi.
Namun, koalisi menilai peningkatan kebutuhan energi tersebut lebih diarahkan untuk menopang agenda industrialisasi daripada memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi secara adil.
Koalisi juga menyoroti sejumlah perubahan regulasi yang dinilai semakin membuka ruang bagi pengembangan panas bumi, termasuk revisi UU Panas Bumi, UU Cipta Kerja, UU KSDAE, serta SK Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Flores sebagai Pulau Panas Bumi.
Menurut koalisi, pemerintah saat ini telah menetapkan 63 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) dengan luas hampir 3,6 juta hektare. Sebagian wilayah tersebut, kata mereka, berada di kawasan yang memiliki kerentanan terhadap bencana.
Modal Asing dan Korporasi Disorot
Koalisi turut menyoroti keterlibatan korporasi besar dan modal asing dalam pengembangan panas bumi di Indonesia.
Sejumlah perusahaan yang menjadi sponsor IIGCE 2026, antara lain Sarulla Operations Ltd, Pertamina Geothermal Energy, PLN, Ormat, Supreme Energy, Star Energy Geothermal, dan Baker Hughes.
Koalisi mempertanyakan rekam jejak sejumlah proyek panas bumi yang menurut mereka berkaitan dengan konflik agraria, kerusakan lahan pertanian, persoalan sumber air, hingga risiko bencana di sekitar wilayah operasi.
Mereka juga menyoroti proyek Sarulla di Sumatera Utara yang melibatkan konsorsium dengan dukungan investasi Jepang dan Israel melalui Ormat. Perusahaan tersebut disebut berencana memperluas operasinya ke Maluku Utara.
“Ini bukan sekadar transisi energi, melainkan konsolidasi kepentingan investasi global yang memperkuat ekstraktivisme di wilayah rawan bencana,” kata koalisi.
Perempuan Disebut Menanggung Dampak Berlapis
Persoalan gender juga menjadi perhatian dalam aksi tersebut.
Solidaritas Perempuan menyebut perempuan adat menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak ketika proyek panas bumi masuk ke wilayah kelola masyarakat. Di Poco Leok, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, misalnya, perempuan disebut berada di garis depan dalam mempertahankan hak ulayat dan ruang hidup.
Penolakan serupa juga terjadi di Rajabasa, Lampung Timur, yang memiliki potensi panas bumi sekitar 220 MW.
“Hilangnya akses tanah mendorong feminisasi kemiskinan. Ketimpangan relasi kuasa meningkatkan kerentanan perempuan terhadap KDRT, eksploitasi seksual, dan kekerasan lain,” ujar perwakilan Solidaritas Perempuan.
Menurut koalisi, label “energi bersih” tidak boleh menghapus persoalan sosial yang muncul di lapangan, termasuk konflik, kriminalisasi, intimidasi, dan trauma masyarakat.
Geothermal Disebut Bukan Solusi Tunggal
Indonesia for Global Justice (IGJ) juga mempertanyakan model pembiayaan transisi energi yang dinilai berpotensi menambah beban utang.
IGJ menyebut percepatan pengembangan geothermal sebagai bagian dari pola neokolonialisme korporasi global. Skema investasi dan deregulasi, menurut mereka, memberikan ruang yang semakin besar bagi modal asing.
Mereka juga menyoroti skema Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dinilai belum sepenuhnya memberikan pembiayaan berbasis hibah. Koalisi menyebut hanya sekitar 1,4 persen pembiayaan berbentuk hibah, sementara sebagian besar lainnya berupa pinjaman.
Sementara itu, ENTER Nusantara mempertanyakan narasi geothermal sebagai jalan menuju 100 persen energi terbarukan.
“Klaim manis pemerintah berbanding terbalik dengan realita: krisis air bersih, kerusakan lahan pertanian, deforestasi, hingga potensi bencana geologis,” ujar perwakilan ENTER Nusantara.
Warga Gunung Gede Pangrango, Cece Zaelani, turut menyampaikan solidaritas kepada masyarakat Flores. Ia mengatakan masyarakat di wilayahnya pernah mengalami gempa pada 2022 sehingga memahami trauma yang ditimbulkan bencana tersebut.
“Gempa seperti di Flores juga pernah kami alami di Gunung Gede tahun 2022. Bagi kami luka itu tidak akan sembuh, apalagi kalau proyek terus dipaksakan,” kata Cece.
Lima Tuntutan
Dalam aksi tersebut, Koalisi Tolak Geothermal menyampaikan lima tuntutan kepada Presiden RI dan Kementerian ESDM.
Pertama, menghentikan seluruh rencana dan perluasan proyek panas bumi yang dinilai mengancam ruang hidup, sumber air, tanah, hutan, wilayah adat, serta keselamatan masyarakat, terutama perempuan dan kelompok rentan.
Kedua, menghentikan kriminalisasi dan intimidasi terhadap masyarakat yang menolak proyek geothermal.
Ketiga, menghentikan narasi tunggal yang menempatkan geothermal sebagai energi bersih dengan memastikan setiap proyek diuji berdasarkan prinsip keadilan ekologis, gender, sosial, dan keselamatan.
Keempat, mencabut SK ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Flores sebagai Pulau Panas Bumi.
Kelima, menetapkan Flores sebagai bencana nasional serta memastikan keselamatan dan pemulihan masyarakat terdampak menjadi prioritas utama.
Bagi koalisi, transisi energi tidak cukup hanya diukur dari bertambahnya kapasitas pembangkit. Mereka menilai transisi energi juga harus memastikan masyarakat tidak kehilangan tanah, sumber air, ruang hidup, dan rasa aman atas nama pembangunan energi bersih.
Editor: Helmi AR
