Pokja PWI Jakarta Barat Siap Kawal Kebijakan Pertanahan bersama BPN/ATR

- Jurnalis

Selasa, 24 Desember 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pokja PWI Jakarta Barat Gandeng BPN/ATR untuk Tingkatkan Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan

Pokja PWI Jakarta Barat Gandeng BPN/ATR untuk Tingkatkan Pelayanan Publik di Bidang Pertanahan

JAKARTA – Kelompok Kerja (Pokja) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jakarta Barat menggelar audiensi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Agraria dan Tata Ruang (ATR) Jakarta Barat pada Selasa (tanggal tertentu), di kantor BPN/ATR yang terletak di Komplek Permata Buana, Kembangan Utara, Jakarta Barat. Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua Pokja PWI Jakarta Barat, Noto Prayitno, bersama Sekretaris Bambang, Bendahara Feri Rian, serta sejumlah pengurus lainnya.

 

Kepala BPN/ATR Jakarta Barat, Agus Setiadi, menegaskan pentingnya sinergitas antara BPN/ATR dan Pokja PWI dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. “Kami berharap sinergi ini dapat menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukatif, dan konstruktif. Selain itu, kami juga siap membuka ruang dialog terkait berbagai permasalahan pertanahan yang sering menjadi sorotan masyarakat,” ujar Agus.

 

Agus juga menyoroti bahwa isu-isu utama yang menjadi keluhan masyarakat akan dibawa ke tingkat yang lebih tinggi melalui Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Koordinator Wilayah (Korwil) DKI Jakarta. “Hal ini merupakan komitmen kami untuk mencari solusi yang terintegrasi dan efektif,” tambahnya.

 

Di sisi lain, Ketua Pokja PWI Jakarta Barat, Noto Prayitno, memberikan apresiasi atas keterbukaan BPN/ATR dalam mendengarkan masukan dari masyarakat. Ia juga menegaskan kesiapan Pokja PWI untuk berperan aktif sebagai mitra strategis dalam mengawal isu-isu pertanahan. “Kami berkomitmen menyampaikan informasi yang objektif dan faktual kepada masyarakat, serta mendukung kinerja BPN/ATR melalui pemberitaan yang membangun,” tutur Noto.

 

Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mempererat hubungan kerja sama antara BPN/ATR dan Pokja PWI Jakarta Barat. Selain membahas solusi atas persoalan yang sering dihadapi masyarakat, kerja sama ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman publik terhadap kebijakan pertanahan yang dikeluarkan oleh BPN/ATR.(*)

Berita Terkait

Aksi Unjuk Rasa di Monas Berlangsung Tertib, Polda Metro Jaya Pastikan Situasi Jakarta Tetap Kondusif
Patroli Humanis Brimob Polda Metro Jaya Jaga Kondusivitas Kabupaten Bekasi
Diduga Beraksi Berkelompok, Komplotan Pencopet di PRJ Kemayoran Diburu Polisi
Polri Bagikan Makanan Ringan kepada Massa Aksi Mahasiswa BEM UBK, Kedepankan Pendekatan Humanis dalam Pengamanan
Demo Mahasiswa di Bundaran HI Tanpa Surat Resmi, Polisi Tetap Kedepankan Pengamanan Humanis
Sambut HUT Jakarta ke-499, Ancol Gratiskan Tiket Masuk untuk Warga Ber-KTP Jakarta Selama Tiga Hari
Kapolsek Tambora Periksa Kendaraan Dinas dan Senjata Api Personel, Pastikan Kesiapan Operasional Tetap Optimal
Patroli Dini Hari Brimob Polda Metro Jaya Bantu Warga Sakit di Jakarta Utara, Wujud Nyata Pelayanan Humanis Kepolisian
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Rabu, 17 Juni 2026 - 20:42 WIB

Aksi Unjuk Rasa di Monas Berlangsung Tertib, Polda Metro Jaya Pastikan Situasi Jakarta Tetap Kondusif

Selasa, 16 Juni 2026 - 20:13 WIB

Patroli Humanis Brimob Polda Metro Jaya Jaga Kondusivitas Kabupaten Bekasi

Senin, 15 Juni 2026 - 18:35 WIB

Diduga Beraksi Berkelompok, Komplotan Pencopet di PRJ Kemayoran Diburu Polisi

Senin, 15 Juni 2026 - 18:14 WIB

Polri Bagikan Makanan Ringan kepada Massa Aksi Mahasiswa BEM UBK, Kedepankan Pendekatan Humanis dalam Pengamanan

Minggu, 14 Juni 2026 - 16:29 WIB

Demo Mahasiswa di Bundaran HI Tanpa Surat Resmi, Polisi Tetap Kedepankan Pengamanan Humanis

Berita Terbaru

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan sekitar 77 persen pelaku UMKM di Indonesia masih belum memiliki legalitas usaha dan menjalankan aktivitas bisnis secara informal.

Bisnis Ekonomi

Menteri UMKM: 77 Persen Pelaku UMKM Belum Miliki Legalitas Usaha

Kamis, 18 Jun 2026 - 12:00 WIB