JAKARTA – Di tengah meningkatnya ketidakpastian global yang ditandai dengan perlambatan ekonomi dunia, rivalitas geopolitik antarnegara, ancaman keamanan siber, hingga maraknya penyebaran disinformasi di ruang digital, Indonesia dinilai memerlukan fondasi yang kokoh berupa persatuan nasional dan stabilitas politik untuk menjaga ketahanan bangsa.
Pandangan tersebut disampaikan mantan Deputi Politik dan Strategi Wantannas RI tahun 2022, Irjen Pol (Purn) Heribertus Dahana Resmiwara atau Herry Dahana, yang menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, melainkan juga menyangkut dimensi politik, sosial, keamanan, dan pertahanan negara secara menyeluruh.
Menurut Herry, situasi global yang semakin dinamis menuntut seluruh elemen bangsa untuk memperkuat solidaritas nasional serta mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan berbagai agenda strategis demi kepentingan rakyat dan masa depan Indonesia.
“Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia membutuhkan stabilitas. Perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi, tetapi jangan sampai berkembang menjadi konflik yang melemahkan persatuan bangsa,” ujar Herry Dahana, Minggu (14/6/2026).
Sebagai anggota Dewan Pembina PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Herry menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini menghadapi berbagai tantangan yang tidak ringan. Selain dampak perlambatan ekonomi global yang memengaruhi banyak negara, pemerintah juga dihadapkan pada persoalan ketahanan pangan, transformasi ekonomi nasional, keamanan digital, hingga perubahan konstelasi geopolitik internasional yang berkembang sangat cepat.
Dalam kondisi tersebut, kata dia, keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas seorang pemimpin, tetapi juga sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga stabilitas nasional.
Ia menegaskan bahwa demokrasi yang sehat membutuhkan keseimbangan antara fungsi pengawasan dan dukungan terhadap jalannya pemerintahan. Kritik tetap diperlukan sebagai instrumen kontrol publik, namun harus disampaikan secara konstruktif dan berorientasi pada perbaikan.
“Pemerintah harus terus dikawal, tetapi pada saat yang sama seluruh komponen bangsa juga perlu memberikan ruang bagi Presiden untuk bekerja dan menjalankan agenda-agenda strategisnya demi kepentingan rakyat,” katanya.
Lebih lanjut, Herry mengingatkan bahwa sejarah banyak negara menunjukkan perpecahan internal sering kali menjadi faktor utama yang melemahkan kekuatan nasional. Karena itu, menjaga kohesi sosial dan memperkuat semangat kebangsaan menjadi hal yang sangat penting di tengah derasnya arus informasi dan polarisasi yang berkembang di berbagai platform digital.
Menurutnya, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk agresi fisik atau tekanan ekonomi, melainkan juga melalui perang informasi yang dapat memengaruhi cara berpikir masyarakat serta mengganggu stabilitas sosial dan politik.
“Ancaman terbesar sering kali datang ketika bangsa kehilangan persatuan dan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi berbagai pengaruh dari luar,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, Herry mengajak masyarakat untuk meningkatkan literasi digital dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia menilai kemampuan memilah informasi menjadi salah satu kebutuhan penting di era modern ketika arus berita dan opini bergerak sangat cepat.
Herry juga menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai bentuk pengaruh eksternal yang berpotensi memengaruhi kepentingan nasional. Meski demikian, ia mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terjebak pada tuduhan atau spekulasi yang belum memiliki dasar fakta dan pembuktian hukum yang jelas.
Menurutnya, diskursus mengenai pendanaan asing terhadap organisasi, lembaga sosial, media, maupun berbagai kelompok masyarakat memang kerap menjadi perhatian publik. Namun setiap dugaan terkait intervensi atau upaya memengaruhi kebijakan negara harus dianalisis secara objektif dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Ia menekankan bahwa transparansi dan budaya verifikasi informasi merupakan langkah penting untuk menjaga kualitas demokrasi sekaligus melindungi kepentingan nasional.
“Sikap yang paling bijak adalah tetap waspada terhadap potensi intervensi yang merugikan kepentingan nasional, tidak mudah menerima informasi tanpa verifikasi, mendorong transparansi sumber pendanaan organisasi dan media, serta menjaga persatuan agar bangsa ini tidak mudah dipecah oleh isu politik maupun disinformasi,” jelasnya.
Herry menilai Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik yang disampaikan masyarakat. Dalam sistem demokrasi, kritik dinilai sebagai bagian penting dari mekanisme pengawasan publik yang berfungsi memperbaiki kualitas kebijakan dan tata kelola pemerintahan.
Karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun tradisi demokrasi yang sehat dengan mengedepankan argumentasi, data, dan solusi, bukan sekadar memperuncing perbedaan yang berpotensi menimbulkan polarisasi.
“Presiden Prabowo tidak pernah memandang kritik sebagai gangguan. Kritik yang konstruktif justru penting dalam demokrasi sebagai mekanisme pengawasan dan perbaikan,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Herry mengajak seluruh kekuatan politik, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dunia pendidikan, serta generasi muda untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok maupun agenda politik jangka pendek.
Menurutnya, visi besar Indonesia Emas 2045 hanya dapat diwujudkan apabila seluruh komponen bangsa mampu menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan.
“Dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat, pemerintahan yang stabil, dan dukungan seluruh rakyat. Persatuan nasional adalah modal terbesar bangsa ini untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” tegas Herry.
Ia optimistis Indonesia memiliki modal sosial, sumber daya manusia, dan kekuatan kebangsaan yang cukup untuk menghadapi berbagai tantangan masa depan. Dengan menjaga persatuan di tengah keberagaman serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, Indonesia diyakini mampu menjadi negara yang semakin maju, mandiri, dan berpengaruh di tingkat global.
“Bila bangsa ini bersatu, maka Indonesia akan mampu melewati berbagai ujian. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan,” pungkasnya.
Reporter: Fahmy Nurdin
Editor: Fahmy Nurdin
