JAYAPURA – Tokoh Muslim Papua, H. Abdul Kahar Yelipele, M.Pd.I, menyampaikan sejumlah gagasan penting terkait pengembangan pendidikan madrasah di Tanah Papua. Dalam diskusi yang digelar pada, Selasa (21/10/2025) bersama para pemangku kepentingan pendidikan, Abdul Kahar menekankan pentingnya memperkuat sistem pendidikan madrasah yang inklusif, toleran, dan relevan dengan konteks budaya lokal masyarakat Papua.
Menurutnya, pendidikan madrasah mulai dari jenjang RA/TK, MI, MTs hingga MA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pembelajaran agama Islam, tetapi juga sebagai sarana menanamkan nilai-nilai toleransi, kedamaian, dan persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat Papua.
“Nilai dasar dalam pendidikan Islam adalah akhlak. Sepintar apa pun seseorang, tanpa akhlak yang baik, maka ilmunya tidak akan membawa manfaat,” ujar Abdul Kahar.
Ia menegaskan bahwa madrasah harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, baik Muslim maupun non-Muslim. Hal ini menjadi bukti bahwa madrasah merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang menghargai keberagaman dan kearifan lokal.
Abdul Kahar menyoroti peran penting Kepala Bidang Pendidikan Islam (Kabid Pendis) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Papua. Menurutnya, posisi tersebut merupakan jabatan strategis yang harus aktif dalam merumuskan, menetapkan, serta melaksanakan kebijakan teknis di bidang pendidikan Islam.
Ia menggambarkan Kabid Pendis sebagai “dapur utama” Kanwil Kemenag yang menentukan arah kebijakan pendidikan madrasah di daerah. Oleh karena itu, ia mendorong agar pejabat di posisi tersebut tidak hanya fokus pada aspek administratif, tetapi juga terjun langsung ke lapangan untuk memahami kondisi riil madrasah.
“Kabid Pendis sebaiknya tidak hanya hadir saat pelaksanaan Penilaian Akhir Tahun (PAT) atau Semester Akhir Sekolah (SAS). Mereka harus turun langsung ke madrasah untuk memantau kebutuhan guru, siswa, dan sarana prasarana yang masih terbatas,” jelasnya.
Ia menilai, banyak madrasah di Papua masih menghadapi kendala seperti keterbatasan ruang kelas belajar (RKB), minimnya tenaga pendidik, serta kekurangan fasilitas pendukung pembelajaran. Oleh karena itu, Kabid Pendis perlu menjadi jembatan antara madrasah di daerah dengan Kementerian Agama Pusat agar aspirasi dan kebutuhan lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
Selain infrastruktur, Abdul Kahar menekankan pentingnya peningkatan kualitas pembelajaran dan pengembangan kurikulum yang sesuai dengan konteks lokal. Implementasinya dapat dilakukan melalui pelatihan guru mengenai kurikulum baru, penyediaan materi ajar yang relevan, serta pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital.
Ia juga menekankan perlunya kolaborasi antara madrasah dan lembaga pendidikan lain, termasuk Dinas Pendidikan daerah, untuk memperkuat program-program peningkatan mutu madrasah di Papua.
“Madrasah di Papua harus memiliki karakter yang kuat dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pendidikan di madrasah harus melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, berakhlak mulia, serta mampu berkontribusi bagi perdamaian dan kemajuan Papua,” tambahnya.
Lebih jauh, Abdul Kahar menegaskan bahwa madrasah di Tanah Papua berperan besar dalam menjaga harmoni sosial dan memperkuat kohesi masyarakat. Dengan pendekatan pendidikan yang menekankan akhlak, empati, dan nilai kemanusiaan, madrasah dapat menjadi wadah pemersatu di tengah pluralitas etnis, agama, dan budaya di Papua.
Menurutnya, keberadaan madrasah bukan hanya simbol pendidikan Islam, tetapi juga instrumen sosial yang membantu memperkokoh nilai-nilai kebersamaan dan kedamaian di Bumi Cenderawasih.
“Kami tidak hanya ingin mencetak siswa yang pandai membaca kitab, tetapi juga generasi yang berakhlak, adaptif, dan mampu hidup berdampingan dalam keberagaman,” ujar Abdul Kahar dengan tegas.
Di akhir pernyataannya, Abdul Kahar berharap agar Kementerian Agama RI, melalui Kanwil Papua, dapat terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap pengembangan madrasah di seluruh wilayah Papua, baik di delapan kabupaten maupun satu kota.
Ia juga mendorong peningkatan kerja sama lintas sektor dan lintas agama dalam bidang pendidikan sebagai langkah nyata untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia di Papua.
“Madrasah di Papua harus terus maju, tidak boleh tertinggal dari sekolah-sekolah umum. Dengan manajemen yang baik, kurikulum yang adaptif, dan dukungan pemerintah, madrasah akan menjadi pusat pembentukan karakter dan peradaban di Tanah Papua,” pungkasnya.
Reporter: Fahmy Nurdin
Editor: Fahmy Nurdin
