Kasus Hogi Minaya Kejar Jambret di Sleman Jadi Sorotan, Ini Kata Praktisi Hukum Deolipa Yumara

- Jurnalis

Senin, 26 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Praktisi Hukum Deolipa Yumara saat ditemui okjakarta.com di Lobi Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/1/2026). (Dok-Okj/FN)

Foto: Praktisi Hukum Deolipa Yumara saat ditemui okjakarta.com di Lobi Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/1/2026). (Dok-Okj/FN)

JAKARTA – Perkara hukum yang menjerat Hogi Minaya terus menyedot perhatian publik dan kalangan praktisi hukum. Kasus ini dinilai tidak sekadar menyangkut kecelakaan lalu lintas, tetapi juga menyentuh persoalan mendasar mengenai batas pembelaan diri, reaksi spontan warga terhadap tindak kejahatan, serta penerapan hukum pidana yang berkeadilan.

Pengacara Deolipa Yumara menilai kasus Hogi Minaya seharusnya dilihat secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan konteks keadaan terpaksa dan pembelaan darurat.

Menurutnya, secara sosial, tindakan mengejar pelaku kejahatan merupakan respons naluriah yang lazim terjadi di tengah masyarakat, terutama ketika seseorang mendengar teriakan “jambret” atau “maling”.

“Kalau ada orang teriak jambret, secara naluriah orang akan mengejar. Itu reaksi spontan. Kalau kemudian orang yang mengejar justru dipidana karena terjadi kecelakaan, ke depan masyarakat bisa takut menolong,” ujar Deolipa saat ditemui di lobi Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/1/2026).

Deolipa menegaskan bahwa hukum pidana tidak semestinya diterapkan secara kaku tanpa memperhitungkan suasana kebatinan, kondisi psikologis, dan rangkaian peristiwa yang melatarbelakangi suatu tindakan. Ia menilai, dalam kasus Hogi, terdapat aspek pembelaan terpaksa dan kepentingan umum yang patut menjadi pertimbangan serius dalam proses peradilan.

“Negara hukum bukan hanya soal pasal, tapi juga soal rasa keadilan. Itu yang nanti harus dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara ini,” katanya.

Kasus Hogi Minaya kini menjadi refleksi penting bagi penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban menegakkan aturan lalu lintas dan menjamin keselamatan seluruh pengguna jalan.

Namun di sisi lain, muncul pertanyaan publik mengenai sejauh mana hukum memberi ruang perlindungan bagi warga yang bertindak spontan untuk melindungi diri dan keluarganya dari tindak kriminal.

Perkara ini bermula dari peristiwa penjambretan yang dialami istri Hogi Minaya, Arsita (39), di Jalan Solo, kawasan Maguwoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Sabtu pagi, 26 April 2025. Berdasarkan kronologi, kejadian berlangsung sekitar pukul 05.30 hingga 06.27 WIB.

Saat itu, Arsita menjadi korban penjambretan ketika melintas di lokasi kejadian. Mendengar teriakan dan mengetahui istrinya menjadi sasaran kejahatan, Hogi Minaya secara spontan berupaya mengejar pelaku. Dalam rangkaian pengejaran tersebut, terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan dua orang terduga pelaku penjambretan meninggal dunia.

Peristiwa tersebut kemudian menyebar luas di media sosial setelah diunggah oleh akun X @merapi_uncover. Video dan narasi yang beredar memicu gelombang empati publik terhadap Hogi Minaya dan keluarganya. Banyak warganet menilai tindakan Hogi sebagai respons wajar seorang suami yang berusaha melindungi istrinya dari tindak kriminal.

Meski perkara penjambretan dinyatakan berhenti karena kedua terduga pelaku meninggal dunia, proses hukum tidak berhenti sepenuhnya. Aparat kepolisian tetap melanjutkan penyelidikan terhadap unsur kecelakaan lalu lintas yang terjadi dalam rangkaian kejadian tersebut.

Polresta Sleman kemudian menetapkan Hogi Minaya, yang tercatat dengan inisial APH, sebagai tersangka. Penetapan tersebut dilakukan melalui laporan Model A, yakni laporan yang dibuat oleh kepolisian berdasarkan temuan langsung di lapangan, bukan atas dasar laporan masyarakat.

Kasat Lantas Polresta Sleman, AKP Mulyanto, menegaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Ia menyatakan penyidik tidak hanya mengandalkan keterangan dari pihak terlibat, tetapi juga melibatkan saksi-saksi, saksi ahli, serta melakukan gelar perkara secara menyeluruh.

“Kami tidak semata-mata mendasarkan pada keterangan yang bersangkutan. Ada saksi, saksi ahli, dan proses gelar perkara. Dari sana ditemukan unsur pidana kecelakaan lalu lintas,” ujar Mulyanto kepada wartawan.

Menurutnya, kepolisian memiliki kewajiban untuk menjaga objektivitas dan kepastian hukum. Ia menekankan bahwa empati publik tidak dapat dijadikan dasar utama dalam menentukan ada atau tidaknya unsur pidana.

“Kalau hanya berdasarkan perasaan ‘kasihan’ atau karena yang bersangkutan korban penjambretan, itu tidak bisa. Kami harus melihat peristiwa hukumnya. Ada dua orang yang meninggal dunia, dan itu juga menjadi pertimbangan hukum,” tegasnya.

Di sisi lain, Arsita menyampaikan bahwa tindakan suaminya murni didorong oleh naluri untuk melindungi keluarga. Ia mengakui bahwa perkara penjambretan terhadap dirinya telah dihentikan, namun proses hukum terkait kecelakaan lalu lintas tetap berjalan hingga akhirnya Hogi Minaya ditetapkan sebagai tersangka sekitar dua hingga tiga bulan setelah kejadian.

“Saat ini perkaranya sudah tahap dua dan sudah dilimpahkan ke kejaksaan,” kata Arsita.

Ia berharap aparat penegak hukum dapat melihat perkara tersebut secara utuh dan menyeluruh, termasuk mempertimbangkan kondisi psikologis serta situasi darurat yang dialami suaminya saat peristiwa terjadi.

“Harapan saya sederhana, suami saya mendapatkan keadilan. Itu murni karena membela saya, tidak ada niat lain,” ujarnya.

Perkara Hogi Minaya diharapkan dapat diuji secara terbuka dan adil di pengadilan.

Publik menanti apakah proses hukum ini tidak hanya menghasilkan putusan berdasarkan kepastian hukum semata, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif yang dapat menjadi rujukan bagi masyarakat dalam menghadapi situasi darurat di ruang publik.

Reporter: Fahmy Nurdin

Editor: Fahmy Nurdin

Berita Terkait

“Lima Tahun Terpisah, Lapas Cianjur Fasilitasi Pertemuan Warga Binaan dengan Keluarga Lansia”
Video Antrean BBM Picu Polemik, Bhatara Buka Suara dan Siapkan Langkah Hukum
Sengketa Toyota Innova Berlarut, Konsumen Soroti Dugaan Cacat Kemudi dan Proses Pembuktian di Pengadilan
BNN Temukan 98 Persen Sampel Cairan Vape Mengandung Zat Berbahaya
Kodaeral IV dan Satgas BAIS TNI Gagalkan Dugaan Keberangkatan Ilegal WNA Vietnam
Jabatan Kepala DLH Labuhanbatu Jadi Sorotan, GARANSI Minta Transparansi Hasil Pemeriksaan
Prabowo Perintahkan Usut Tuntas Karhutla, Korporasi Pelanggar Terancam Dicabut Izinnya
Putus Mata Rantai Narkoba, Kapolda Metro Jaya Tekankan Sinergi Polisi, Pemda dan Warga
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Minggu, 25 Oktober 2026 - 23:34 WIB

“Lima Tahun Terpisah, Lapas Cianjur Fasilitasi Pertemuan Warga Binaan dengan Keluarga Lansia”

Minggu, 25 Oktober 2026 - 15:46 WIB

Video Antrean BBM Picu Polemik, Bhatara Buka Suara dan Siapkan Langkah Hukum

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 18:51 WIB

Sengketa Toyota Innova Berlarut, Konsumen Soroti Dugaan Cacat Kemudi dan Proses Pembuktian di Pengadilan

Sabtu, 24 Oktober 2026 - 09:51 WIB

BNN Temukan 98 Persen Sampel Cairan Vape Mengandung Zat Berbahaya

Kamis, 22 Oktober 2026 - 20:59 WIB

Kodaeral IV dan Satgas BAIS TNI Gagalkan Dugaan Keberangkatan Ilegal WNA Vietnam

Berita Terbaru