Aceh Tamiang — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengapresiasi langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menerjunkan lebih dari 1.000 Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu percepatan pemulihan pascabencana di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.
Maman menilai kehadiran para Praja IPDN tidak hanya difokuskan pada pembersihan infrastruktur pemerintahan dan pemulihan layanan fasilitas publik, tetapi juga menyentuh langsung sektor usaha mikro dan kecil yang terdampak bencana.
Saya mengucapkan terima kasih atas inisiatif Kemendagri bersama pemerintah provinsi dan kabupaten dalam mengonsolidasikan adik-adik Praja IPDN.
Mereka tidak hanya membantu pembersihan infrastruktur dan pemulihan pelayanan publik, tetapi juga turun langsung membersihkan toko-toko dan warung UMKM yang terdampak bencana di Aceh Tamiang,” ujar Maman saat menghadiri Apel Bersama Praja IPDN, Relawan Tenaga Kesehatan, dan Pendamping UMKM di Kantor Bupati Aceh Tamiang, Rabu (7/1).
Maman menegaskan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah. Ia menyebut Aceh Tamiang merupakan salah satu wilayah yang terdampak signifikan pada infrastruktur pemerintahan dan layanan publik, sehingga proses pemulihan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.
Program ini akan mendorong percepatan pergerakan ekonomi di Provinsi Aceh, khususnya Aceh Tamiang. Saat ini kita sudah masuk ke fase pemulihan ekonomi setelah sebelumnya fokus pada fase tanggap darurat,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Maman juga menyampaikan bahwa Kementerian UMKM telah mendirikan Klinik UMKM Bangkit sebagai instrumen percepatan pemulihan ekonomi bagi pelaku usaha mikro dan kecil terdampak bencana. Klinik ini menyediakan tiga layanan utama, yakni pembiayaan, pendampingan produksi barang lokal, serta penguatan ekosistem ekonomi daerah.
Untuk mendukung layanan pembiayaan, pemerintah menyiapkan kebijakan relaksasi utang bagi UMKM terdampak bencana. Kebijakan tersebut disusun bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Keuangan.
Kita ingin menenangkan pengusaha UMKM terlebih dahulu. Jangan sampai mereka yang sudah terdampak bencana masih dibebani persoalan utang-piutang,” ujar Maman.
Sebagai penguatan di lapangan, Kementerian UMKM juga menggandeng ratusan account officer dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM) untuk melakukan pendampingan langsung hingga ke tingkat kecamatan dan desa.
Maman menegaskan seluruh upaya tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia agar pemulihan ekonomi pascabencana dilakukan secara cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
Ini adalah kerja gotong royong lintas sektor. Tujuannya satu, agar Aceh bisa pulih, bangkit kembali, dan UMKM-nya kembali tumbuh serta beraktivitas secara ekonomi,” katanya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan bahwa indikator utama daerah yang mulai pulih pascabencana adalah berfungsinya pemerintahan di seluruh tingkatan, mulai dari kabupaten/kota hingga provinsi.
“Indikator normal itu utamanya adalah pemerintahan yang berjalan dengan baik. Pemerintah memiliki sumber daya, mulai dari keuangan, logistik, kebijakan, hingga jejaring sampai ke desa-desa. Kalau pemerintahnya berjalan, maka pemulihan akan jauh lebih cepat,” ujar Tito.
menambahkan pemulihan layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi, juga menjadi kunci dalam proses pemulihan pascabencana. Selain itu, kebangkitan ekonomi dinilai sebagai simbol nyata pemulihan yang langsung dirasakan masyarakat.
Simbol kebangkitan itu adalah ekonomi. Kita bisa melihatnya dari pasar, toko, warung, restoran, hingga hotel yang kembali buka. Ketika tempat-tempat itu beroperasi, masyarakat punya pilihan untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhannya,” ujarnya.
Menurut Tito, pemulihan pascabencana tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah, tetapi harus diarahkan pada penguatan kemandirian masyarakat melalui pemulihan dan penguatan ekonomi lokal.
