PATI – Sekitar seratus warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Selasa (20/1/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan sekaligus kecaman keras terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Bupati Pati Sudewo, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan (OTT).
Aksi berlangsung tertib sejak pukul 13.00 WIB hingga 14.00 WIB. Massa aksi membentangkan sejumlah spanduk berisi tuntutan moral dan kecaman terhadap praktik korupsi yang dinilai mencederai kepercayaan publik. Mereka juga menyoroti situasi daerah yang saat ini masih bergulat dengan dampak bencana banjir, sehingga dugaan korupsi tersebut dinilai semakin melukai rasa keadilan masyarakat.
Koordinator AMPB, Harno, mengaku terkejut sekaligus terpukul atas penangkapan Sudewo bersama sejumlah pihak lainnya. Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi ironi di tengah kondisi masyarakat Pati yang tengah menghadapi kesulitan akibat bencana alam.
“Kami sangat prihatin. Ketika warga berjuang menghadapi banjir dan dampaknya, justru muncul dugaan praktik korupsi di level pimpinan daerah. Ini jelas melukai hati masyarakat Pati,” ujar Harno dalam orasinya.
Harno menegaskan bahwa dugaan praktik korupsi yang disorot AMPB berkaitan dengan jual beli jabatan perangkat desa, yang selama ini telah lama menjadi keresahan di tengah masyarakat. Ia menilai praktik semacam itu berpotensi merusak tata kelola pemerintahan serta menghambat pelayanan publik di tingkat akar rumput.
Meski demikian, Harno menyampaikan apresiasi terhadap langkah tegas KPK. Menurutnya, OTT terhadap Bupati Pati justru menjadi momentum penting untuk melakukan pembenahan menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.
“OTT ini harus menjadi titik awal untuk membersihkan Pemkab Pati dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kami berharap penegakan hukum tidak berhenti di permukaan, tetapi menyentuh akar persoalan,” tegasnya.
Ia juga berharap kasus tersebut menjadi pelajaran serius bagi seluruh pejabat publik, agar lebih mengutamakan kepentingan rakyat, terlebih saat masyarakat tengah dilanda bencana dan membutuhkan kehadiran negara secara nyata.
Senada dengan itu, perwakilan AMPB lainnya, Syaiful Huda, menyatakan bahwa OTT terhadap Bupati Pati bukan sekadar proses hukum biasa. Ia menilai langkah KPK tersebut merupakan jawaban atas keresahan dan aspirasi masyarakat yang selama ini merasa tidak mendapat ruang untuk didengar.
“Terima kasih kepada KPK yang telah menangkap aspirasi kami dan warga Pati. Menangkap seorang bupati tentu bukan perkara mudah. Ini menunjukkan bahwa KPK masih berdiri di barisan rakyat,” ujar Syaiful.
Syaiful menambahkan, langkah KPK membuktikan bahwa suara masyarakat, apabila disuarakan secara konsisten dan kolektif, dapat menjadi kekuatan kontrol sosial terhadap penyelenggara negara. Ia menilai OTT tersebut membuka tabir persoalan tata kelola pemerintahan daerah yang selama ini menjadi tanda tanya publik.
“Ini bukan akhir perjuangan kami. Kami akan mengawal proses hukum kasus ini hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, reformasi birokrasi di Kabupaten Pati harus menjadi agenda utama ke depan,” tandasnya.
Menurut Syaiful, pembenahan birokrasi di lingkungan Pemkab Pati merupakan kebutuhan mendesak guna mencegah terulangnya dugaan praktik-praktik menyimpang, khususnya dalam pengisian jabatan di tingkat desa maupun daerah. Ia menekankan pentingnya sistem yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Aksi AMPB tersebut berakhir dengan tertib dan damai. Massa berharap penegakan hukum dapat berjalan secara profesional dan transparan, serta membawa perubahan nyata bagi tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pati demi kepentingan masyarakat luas.
Reporter: Matyadi
Editor: Fahmy Nurdin
