JAKARTA – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengambil sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dr. Abdul Muhari sebagai Deputi Bidang Pencegahan BNPB. Prosesi pengambilan sumpah berlangsung di Gedung Graha BNPB, Jakarta Timur, Kamis (13/8).
Pengangkatan Abdul Muhari ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/TPA Tahun 2026 tertanggal 24 Juli 2026.
Posisi tersebut menjadi strategis dalam memperkuat kebijakan dan program pencegahan serta pengurangan risiko bencana di Indonesia.
Dalam sumpah jabatannya, Abdul Muhari berkomitmen menjalankan amanah dengan menjunjung tinggi etika, integritas, dan tanggung jawab sebagai aparatur negara.
“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab; bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela,” ujar Abdul Muhari.
Deputi Termuda BNPB
Pengangkatan Abdul Muhari turut menjadi catatan dalam perjalanan kelembagaan BNPB. Pria kelahiran Bukittinggi, 3 Januari 1979, itu tercatat sebagai salah satu deputi termuda sejak BNPB berdiri pada 2008.
Latar belakang akademik dan profesional Abdul Muhari memiliki keterkaitan erat dengan bidang kebencanaan, khususnya tsunami.
Ia menyelesaikan pendidikan sarjana Oseanografi di Institut Teknologi Bandung (ITB), kemudian melanjutkan pendidikan magister Teknik Sipil di kampus yang sama. Pendidikan doktoralnya ditempuh di Tohoku University, Jepang.
Sebelum bergabung dengan BNPB, Abdul Muhari berkiprah di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perhatiannya terhadap mitigasi bencana berbasis ekologi, terutama pemanfaatan ekosistem pesisir sebagai pelindung alami, kemudian mempertemukannya dengan Kepala BNPB periode 2019-2021, almarhum Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo.
Riset Abdul Muhari mengenai peran mangrove dalam meredam dampak tsunami, termasuk pembelajaran dari tsunami Selat Sunda 2018, menjadi salah satu gagasan yang mendapat perhatian Doni Monardo.
Gagasan tersebut sejalan dengan konsep mitigasi berbasis ekologi yang saat itu didorong BNPB melalui pesan “Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita”.
Perkuat Sistem Peringatan Dini
Setelah bergabung dengan BNPB, Abdul Muhari berperan dalam penguatan pengurangan risiko bencana, terutama pada aspek mitigasi dan sistem peringatan dini.
Menurutnya, keberadaan sistem peringatan dini tidak cukup tanpa diikuti kemampuan masyarakat memahami dan merespons informasi yang diberikan.
Karena itu, edukasi dan literasi kebencanaan menjadi bagian penting agar masyarakat mampu mengambil keputusan secara cepat ketika menghadapi ancaman bencana.
Salah satu penguatan kapasitas masyarakat yang dilakukan Abdul Muhari berada di Kabupaten Kepulauan Aru. Pengetahuan yang diperolehnya selama menempuh pendidikan di Jepang diterapkan kepada masyarakat pesisir yang berada di wilayah rawan gempa bumi dan tsunami.
Dalam pendekatan pengurangan risiko bencana, ia mengenalkan tiga karakter respons masyarakat, yakni self help, mutual help, dan official help.
Self help menggambarkan kemampuan individu mengenali tanda bahaya dan mengikuti arahan evakuasi. Mutual help merujuk pada keputusan penyelamatan yang dilakukan masyarakat secara bersama-sama. Sementara official help menggambarkan kebutuhan kelompok masyarakat tertentu terhadap intervensi atau pendampingan pemerintah.
Abdul Muhari juga mendorong masyarakat mengenali jalur menuju tempat evakuasi sementara (TES) berdasarkan lingkungan dan aktivitas sehari-hari.
Menurutnya, jalur evakuasi yang paling mudah dikenali ketika masyarakat berada dalam kondisi panik adalah jalur yang sudah familiar dalam kehidupan sehari-hari.
Bangun Kepercayaan Diri Warga Pascagempa Maluku
Pengalaman Abdul Muhari dalam penguatan kapasitas masyarakat juga terlihat ketika gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang Ambon dan sejumlah wilayah di Maluku pada September 2019.
Saat itu, ia mendapat penugasan membantu membangun kembali kepercayaan diri masyarakat melalui peningkatan kapasitas dalam memahami informasi kegempaan dan instrumen pencatat aktivitas gempa.
Bencana tersebut menyebabkan 41 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.500 orang mengalami luka-luka.
Edukasi yang dilakukan secara berkesinambungan membantu masyarakat memahami karakteristik gempa bumi dan informasi kegempaan. Pemahaman tersebut menjadi modal untuk mengurangi kecemasan sekaligus mendorong masyarakat kembali beraktivitas secara lebih tenang dan terukur.
Seiring perjalanan kariernya di BNPB, Abdul Muhari kemudian dipercaya menjadi Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan.
Dalam posisi tersebut, ia berperan memperkuat sistem informasi kebencanaan, termasuk pemutakhiran dan validasi data yang menjadi fondasi dalam mendukung pengambilan keputusan penanggulangan bencana.
Abdul Muhari juga aktif menyampaikan perkembangan situasi bencana kepada publik. Komunikasi dengan media menjadi bagian dari upaya memastikan informasi kebencanaan diterima masyarakat secara cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kini, amanah sebagai Deputi Bidang Pencegahan BNPB membawa pengalaman panjang Abdul Muhari dalam mitigasi, sistem peringatan dini, penguatan kapasitas masyarakat, pengelolaan data, serta komunikasi kebencanaan ke dalam ruang lingkup yang lebih luas.
Kedeputian Bidang Pencegahan memiliki peran penting dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, serta unsur pentahelix lainnya.
Penguatan pencegahan diharapkan mampu menekan potensi dampak bencana sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat.
Langkah tersebut sejalan dengan paradigma penanggulangan bencana yang tidak hanya berorientasi pada penanganan ketika bencana terjadi, tetapi juga memastikan risiko dapat dikenali, dikurangi, dan dikelola sejak sebelum bencana.
Dengan pengangkatan Abdul Muhari sebagai Deputi Bidang Pencegahan, BNPB memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menjalankan mandat penanggulangan bencana secara menyeluruh, mulai dari pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.
