JAKARTA – Kelompok Kerja (Pokja) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kejaksaan dan Pengadilan Jakarta Timur terus memperkuat peran pers sebagai mitra strategis negara melalui audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Imigrasi DKI Jakarta. Pertemuan berlangsung di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Jalan Letjen M.T. Haryono, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (14/1/2026).
Audiensi tersebut menjadi momentum penting dalam membangun sinergi dan komunikasi dua arah antara insan pers dan institusi pemerintah, khususnya di bidang keimigrasian dan pelayanan publik. Selain mempererat hubungan kelembagaan, pertemuan ini juga bertujuan menyamakan persepsi terkait penyampaian informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab kepada masyarakat.
Kepala Kanwil Imigrasi DKI Jakarta, Pamuji Raharja, dalam pemaparannya menjelaskan bahwa Kanwil Imigrasi saat ini masih berada dalam masa transisi kelembagaan.
Kanwil Imigrasi DKI Jakarta belum memiliki gedung permanen dan masih berkantor sementara di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Meski demikian, hal tersebut tidak mengurangi komitmen jajaran Imigrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Secara kelembagaan kami masih dalam proses penataan, namun komitmen terhadap pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama,” ujar Pamuji.
Dalam kesempatan tersebut, Pamuji juga memaparkan sejumlah program strategis yang tengah dijalankan Kanwil Imigrasi DKI Jakarta. Salah satu fokus utama adalah upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang dinilai masih menjadi ancaman serius, khususnya di wilayah perkotaan dengan mobilitas penduduk yang tinggi.
Menurut Pamuji, pencegahan TPPO dilakukan melalui pendekatan langsung ke masyarakat dengan menggandeng perangkat kelurahan, RT, dan RW, serta berkolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
“Modus perekrutan tenaga kerja ilegal kini banyak dilakukan melalui media sosial, dengan iming-iming pekerjaan ke luar negeri seperti Kamboja, Thailand, dan negara lainnya. Edukasi kepada masyarakat menjadi kunci agar mereka tidak mudah terjebak,” jelasnya.
Pamuji menegaskan, seluruh pelayanan dokumen keimigrasian berada di bawah kewenangan Unit Pelaksana Teknis (UPT), seperti kantor imigrasi. Sementara itu, Kanwil Imigrasi memiliki peran pembinaan, pengawasan, serta koordinasi.
Pamuji berharap media dapat berkoordinasi secara langsung apabila menemukan isu pelayanan yang memerlukan klarifikasi, sehingga informasi yang disampaikan ke publik tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Sementara itu, Ketua Pokja PWI Kejaksaan dan Pengadilan Jakarta Timur, Erfan Pratama, menegaskan bahwa audiensi ini merupakan langkah konkret untuk membangun sinergitas yang sehat dan profesional antara pers dan institusi negara.
“Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga mitra strategis dalam mengedukasi masyarakat, sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas publik,” ujar Erfan.
Erfan menambahkan, Pokja PWI berkomitmen untuk terus membangun komunikasi terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kanwil Imigrasi DKI Jakarta, agar pemberitaan yang dihasilkan tetap akurat, berimbang, dan sesuai fakta di lapangan.
“Sinergitas ini penting agar publik mendapatkan informasi yang benar. Komunikasi yang baik akan mencegah kesalahpahaman dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat dan pelayanan negara,” tegasnya.
Erfan juga menekankan bahwa Pokja PWI siap menjadi jembatan komunikasi antara institusi pemerintah dan masyarakat, dengan tetap berpegang pada kode etik jurnalistik dan prinsip independensi pers.
Dalam audiensi yang sama, Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta menyoroti pentingnya peran media dalam mendukung pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas Warga Negara Asing (WNA) di wilayah DKI Jakarta.
Menurutnya, Ditjen Imigrasi di tingkat wilayah masih dalam tahap penyesuaian struktur dan tata kerja, sehingga kolaborasi dengan media menjadi faktor penting dalam menjaga keterbukaan informasi.
Audiensi ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi terwujudnya kerja sama berkelanjutan antara Kanwil Imigrasi DKI Jakarta dan Pokja PWI Kejaksaan serta Pengadilan Jakarta Timur, khususnya dalam mendukung transparansi, pengawasan publik, dan optimalisasi pelayanan keimigrasian.
Sebagai informasi, saat ini Kementerian Hukum dan HAM telah membagi struktur wilayah menjadi empat Kantor Wilayah, yakni Kanwil Imigrasi, Kanwil Hukum, Kanwil HAM, dan Kanwil Pemasyarakatan (PAS).
Turut hadir dalam audiensi tersebut jajaran Kanwil Imigrasi DKI Jakarta, antara lain Pamuji Raharja (Kakanwil Imigrasi), Nia Viranita H (Kabag Tata Usaha dan Kehumasan), Hamdan (Kabid Intelijen dan Patnal), Ronni Fajar Purba (Kabid Dokumen Perjalanan dan Status Keimigrasian), serta I Gusti Mochammad Ibrahim (Kabid Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian).
Sementara dari Pokja PWI Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Jakarta Timur hadir Erfan Pratama (Askara.co) selaku Ketua Pokja, Muhamad Alviyan (Jaguarnews77.com) sebagai Wakil Sekretaris, Ervina (Detiksatu.com) sebagai Wakil Bendahara, serta anggota Pokja Michael Manurung (Japos.co), Napitupulu (Suaraindonesiamembangun.com), Shendy Marwan (Mediainvestigasi.co), dan Matyadi (Okjakarta.com).
Reporter: Matyadi
Editor: Fahmy Nurdin
