Jakarta — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menerima audiensi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Kemendukbangga) di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Jumat (31/1/2026), guna memperkuat koordinasi lintas sektor dalam isu kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai fondasi pembangunan manusia berkelanjutan.
Dalam audiensi tersebut, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Wihaji menyampaikan rencana penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang dijadwalkan berlangsung pada awal Februari 2026.
Rakornas tersebut akan menitikberatkan pada penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas demografi serta ketahanan keluarga sebagai basis pengelolaan bonus demografi dan pembangunan manusia jangka panjang.
“Pengelolaan kependudukan tidak hanya berbicara soal jumlah penduduk, tetapi juga bagaimana memastikan stabilitas demografi dan ketahanan keluarga sebagai basis pembangunan nasional,” ujar Wihaji.
Selain itu, Wihaji juga memaparkan pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) yang diukur melalui 30 indikator kinerja daerah. Pemerintah, kata dia, menyiapkan insentif fiskal bagi daerah yang mampu memenuhi target indikator tersebut.
Ia menambahkan, salah satu program prioritas yang telah berjalan adalah distribusi Makanan Pendamping Gizi (MPG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD. Hingga Januari 2026, program tersebut telah menjangkau sekitar 3,2 juta penerima manfaat per hari, dengan dukungan ratusan ribu kader di berbagai daerah.
Menanggapi paparan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan bahwa isu kependudukan dan pembangunan keluarga memiliki keterkaitan erat dengan berbagai agenda strategis pembangunan manusia, mulai dari kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, hingga pelestarian lingkungan hidup.
Pratikno menekankan pentingnya sinergi kebijakan serta integrasi data lintas kementerian dan lembaga agar intervensi pemerintah dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Kunci dari intervensi pembangunan manusia adalah data yang terintegrasi dan koordinasi yang kuat antar-kementerian, sehingga kebijakan yang dijalankan benar-benar presisi,” kata Pratikno.
Ia juga menegaskan bahwa peran koordinatif Kemenko PMK tidak bersifat administratif semata, melainkan strategis dalam menyelaraskan kebijakan, program, dan kegiatan lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Keterpaduan program kependudukan dan pembangunan keluarga, lanjut Pratikno, menjadi fondasi penting dalam mendukung agenda prioritas nasional, khususnya percepatan penurunan stunting melalui penguatan peran keluarga dalam pemenuhan gizi dan pola asuh anak.
Selain itu, penguatan kesehatan keluarga, termasuk kesehatan mental dan penuntasan tuberkulosis (TBC), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui intervensi pendidikan dan pengasuhan terintegrasi juga menjadi perhatian.
Kemenko PMK turut menyoroti pentingnya peningkatan kualitas lingkungan hidup yang dimulai dari unit terkecil, yakni keluarga, termasuk melalui pengelolaan sampah rumah tangga secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembentukan perilaku hidup bersih dan sehat.
Pembangunan manusia pada akhirnya bermuara di keluarga. Karena itu, penguatan kebijakan kependudukan dan ketahanan keluarga harus menjadi kerja bersama lintas sektor,” pungkas Pratikno.
