JAKARTA – Polemik vonis terhadap Nikita Mirzani kembali mengemuka setelah pihaknya memprotes kecepatan proses hukum yang berujung pada putusan pidana penjara. Protes tersebut disampaikan melalui akun Instagram pribadinya dan memantik perdebatan publik, terutama karena membandingkan kasusnya dengan perkara lain di Surabaya.
Dalam unggahan yang beredar, dikutip okjakarta.com Rabu (8/4/2026). Pihak Nikita mempertanyakan perbedaan durasi penanganan perkara, termasuk membandingkan dengan kasus yang melibatkan Georgius Ronald Tannur. Mereka juga menyinggung dugaan kejanggalan administratif serta mempertanyakan konsistensi sistem peradilan.
Menanggapi hal itu, praktisi hukum Deolipa Yumara menegaskan bahwa setiap perkara memiliki karakteristik dan alur penanganan yang berbeda, sehingga tidak tepat untuk dibandingkan secara langsung.
“Setiap proses hukum tidak bisa dibanding-bandingkan. Jangka waktunya pun berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya,” ujar Deolipa beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, perbedaan tersebut dipengaruhi banyak faktor, mulai dari kompleksitas perkara, jumlah saksi, hingga kelengkapan alat bukti. Dalam kondisi tertentu, proses persidangan dapat berlangsung cepat apabila unsur pembuktian telah terpenuhi.
“Kalau buktinya sudah lengkap dan pelaku mengakui, proses bisa selesai lebih cepat. Bahkan dalam waktu sekitar 30 hari pun bisa diputus,” jelasnya.
Deolipa juga menekankan bahwa dinamika persidangan tidak bisa diseragamkan. Setiap kasus memiliki “jalan cerita” sendiri yang ditentukan oleh fakta hukum di persidangan.
“Semua punya pakem, punya pembuktian masing-masing. Jadi tidak bisa dibandingkan begitu saja,” tambahnya.
Terkait kecurigaan yang disampaikan pihak Nikita terhadap majelis hakim, Deolipa menilai hal tersebut tidak memiliki dasar kuat dalam memengaruhi putusan hukum.
“Kalau hanya berdasarkan kecurigaan, itu tidak bisa dijadikan pijakan dalam menilai proses hukum,” tegasnya.
Sebelumnya, melalui akun Instagram @nikitamirzanimawardi_172, pihak Nikita mengunggah perbandingan data perkara yang menunjukkan bahwa hakim yang menangani kasusnya disebut sama dengan hakim dalam perkara di Surabaya. Unggahan tersebut juga menyoroti perbedaan waktu distribusi berkas yang dinilai janggal.
Dalam narasi unggahan itu, pihak Nikita mempertanyakan adanya dugaan “jalur cepat” dalam sistem peradilan, bahkan menyebut nama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam konteks kritik tersebut.
Namun demikian, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak pengadilan maupun Mahkamah Agung terkait tudingan tersebut.
Polemik ini kembali membuka diskursus publik mengenai asas keadilan, transparansi, dan konsistensi dalam penegakan hukum di Indonesia. Sejumlah pengamat menilai bahwa meskipun perbandingan antarperkara tidak selalu relevan, keterbukaan informasi tetap menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Di sisi lain, aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan penjelasan yang proporsional agar tidak menimbulkan spekulasi yang dapat merusak kredibilitas sistem hukum.
Kasus ini pun menjadi pengingat bahwa di tengah sorotan publik dan media sosial, setiap proses hukum harus tetap berpegang pada prinsip objektivitas, independensi, dan akuntabilitas.
Reporter: Fahmy Nurdin
Editor: Fahmy Nurdin
