JAKARTA – Pemerintah Provinsi Pemprov DKI Jakarta mulai menggelontorkan anggaran besar untuk merealisasikan program sekolah gratis di institusi swasta pada 2026. Kebijakan ini menjadi salah satu strategi memperluas akses pendidikan, terutama bagi warga dari keluarga berpenghasilan rendah.
Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 312 Tahun 2025, total 103 sekolah swasta ditetapkan sebagai penerima program dengan nilai anggaran mencapai Rp253,6 miliar. Rinciannya, 40 sekolah merupakan penerima lanjutan yang mendapat dukungan penuh selama 12 bulan, sementara 63 sekolah lainnya masuk sebagai peserta baru dengan masa pendanaan enam bulan mulai Juli hingga Desember 2026.
Program ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga SMA/SMK, termasuk sekolah luar biasa (SLB), yang tersebar di seluruh wilayah administratif Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh anak, tanpa terkecuali, Minggu, (26/4/26).
Menurutnya, intervensi anggaran ke sekolah swasta diharapkan mampu menutup kesenjangan akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan yang kerap membatasi kesempatan belajar.
Selain itu, Pemprov juga memastikan program bantuan lain tetap berjalan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), hingga kebijakan pemutihan ijazah bagi warga yang terkendala administrasi.
Pramono berharap, kombinasi berbagai program tersebut dapat menjadi fondasi lahirnya generasi baru Jakarta yang lebih kompetitif, dengan akses pendidikan yang merata dan berkualitas.
Reporter: Eddy Wijaya
