JAKARTA – Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Alwan Saputra, S.P.I., M.M., mendorong agar penyusunan kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pasca-Muktamar diisi oleh figur-figur yang memiliki pengalaman organisasi, kapasitas kepemimpinan, serta kemampuan membangun jaringan secara nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Alwan dalam keterangannya pada Jumat malam (11/9/2026). Menurutnya, setelah terpilihnya K.H. Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan K.H. Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Ikin sebagai Ketua Umum PBNU, proses penyusunan kepengurusan oleh tim formatur menjadi momentum penting untuk memastikan struktur organisasi mampu menjawab tantangan NU ke depan.
Alwan menilai sejumlah posisi strategis, khususnya Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, membutuhkan sosok yang telah teruji dalam mengelola organisasi serta memiliki rekam pengalaman yang memadai.
“Untuk posisi Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, saya berharap figur yang dipilih adalah orang-orang yang sudah memiliki pengalaman, talenta, dan terbukti mampu memperkuat serta memajukan organisasi,” ujar Alwan dalam keterangannya.
Salah satu nama yang dinilai Alwan layak untuk mengisi posisi Wakil Ketua Umum PBNU adalah K.H. Saepulloh Yusuf atau Gus Ipul.
Alwan menyebut pengalaman Gus Ipul sebagai Sekretaris Jenderal PBNU sebelumnya menjadi salah satu modal penting. Selain itu, Gus Ipul juga dinilai memiliki pengalaman dalam mengorganisasi agenda-agenda besar NU, termasuk sebagai ketua panitia kegiatan Munas dan Konbes di Ploso, Kediri, serta Muktamar.
Menurut Alwan, kemampuan mengelola kegiatan berskala besar dengan melibatkan banyak unsur organisasi menunjukkan kapasitas manajerial yang dibutuhkan dalam kepemimpinan PBNU.
“Beliau sebelumnya adalah Sekjen dan juga memiliki pengalaman sebagai ketua panitia dalam kegiatan-kegiatan besar NU. Kemampuan mengorganisasi kegiatan tersebut merupakan modal yang kuat untuk menjalankan tugas di tingkat PBNU,” katanya.
Atas pertimbangan tersebut, Alwan menilai Gus Ipul layak dipertimbangkan sebagai Wakil Ketua Umum untuk mendampingi Gus Ikin dalam kepengurusan PBNU periode mendatang.
Selain Gus Ipul, Alwan juga menyebut nama K.H. Nusron Wahid sebagai figur yang menurutnya memiliki kapasitas untuk memperkuat jajaran kepemimpinan PBNU.
Ia menyoroti pengalaman Nusron Wahid dalam organisasi, termasuk pernah memimpin GP Ansor serta pernah berada dalam struktur kepemimpinan PBNU.
Menurut Alwan, pengalaman tersebut menjadi modal penting, terutama dalam memperkuat jejaring NU di berbagai daerah.
Ia berharap penguatan struktur PBNU tidak hanya berorientasi pada konsolidasi organisasi di Pulau Jawa, tetapi juga memberikan perhatian yang lebih besar kepada perkembangan NU di luar Jawa.
“Jaringan beliau secara nasional sangat kuat. Ini menjadi modal besar. Harapan kami, ke depan NU tidak hanya berkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi kemajuan organisasi juga benar-benar dirasakan oleh warga NU di luar Jawa,” ujarnya.
Alwan menilai keterlibatan figur yang memiliki jaringan luas di daerah penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus memastikan kebijakan PBNU dapat terhubung dengan kebutuhan PWNU dan PCNU di berbagai wilayah.
Untuk posisi Sekretaris Jenderal, Alwan menyebut nama Gus Gudfan Arif Ghofur sebagai salah satu figur yang dinilainya layak dipertimbangkan.
Ia menyampaikan bahwa Gus Gudfan sebelumnya telah memiliki pengalaman dalam struktur organisasi dan dinilai memiliki perhatian terhadap NU. Alwan juga menyinggung kontribusi serta kepedulian Gus Gudfan terhadap organisasi selama ini.
Menurutnya, pengalaman tersebut dapat menjadi pertimbangan apabila Gus Gudfan dipercaya untuk menjalankan tugas sebagai Sekretaris Jenderal PBNU.
“Harapan kami beliau bisa naik untuk menjadi Sekretaris Jenderal mendampingi Ketua Umum. Memang informasi mengenai calon Sekjen berkembang dan terdapat dinamika, tetapi saya melihat beliau dapat diterima berbagai kalangan,” kata Alwan.
Ia menegaskan, usulan tersebut bukan semata-mata didasarkan pada kepentingan kelompok tertentu, melainkan melihat pengalaman, kemampuan berkomunikasi, serta hubungan yang telah terbangun dengan berbagai unsur dalam organisasi.
Lebih jauh, Alwan menekankan pentingnya kepemimpinan kolektif dalam menjalankan PBNU memasuki abad kedua perjalanan organisasi.
Menurutnya, posisi Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bukan sekadar jabatan struktural, tetapi memiliki peran strategis dalam membantu Ketua Umum menjalankan roda organisasi, melakukan konsolidasi, serta menerjemahkan kebijakan organisasi ke tingkat yang lebih proporsional.
Ia berharap formatur dapat memilih figur yang mampu bekerja secara kolektif, saling melengkapi, dan menjaga soliditas internal.
“Yang paling penting adalah bagaimana kepengurusan ke depan berjalan secara kolektif dan kolaboratif. Wakil Ketua Umum dan Sekjen diharapkan dapat benar-benar mendukung Ketua Umum dalam membawa PBNU menjadi lebih baik,” tuturnya.
Alwan juga menilai keberadaan figur-figur berpengalaman dalam struktur PBNU dapat menjadi kekuatan untuk menghadapi tantangan organisasi yang semakin kompleks.
Selain mengusulkan sejumlah nama untuk posisi strategis, PWNU Kaltara juga menyampaikan harapan agar terdapat keterwakilan dari Kalimantan dalam struktur PBNU mendatang.
Menurut Alwan, keterwakilan tersebut penting agar aspirasi dan dinamika warga NU di kawasan Kalimantan mendapatkan ruang yang proporsional dalam kepengurusan tingkat nasional.
Ia mengatakan keterwakilan Kalimantan tidak harus berada pada satu posisi tertentu. Yang terpenting, terdapat kader dari Kalimantan yang dapat mengambil bagian dalam struktur kepengurusan PBNU, baik pada unsur pimpinan maupun posisi strategis lainnya.
“Harapan kami ada perwakilan dari Kalimantan yang masuk dalam struktur PBNU. Bisa di unsur kepemimpinan, wakil sekretaris, wakil sekjen, atau posisi lainnya. Intinya, dari Kalimantan juga ada kader yang dapat berkontribusi di PBNU,” ujar Alwan.
Ia menambahkan, aspirasi tersebut merupakan bagian dari semangat memperkuat keterhubungan antara kepengurusan pusat dengan wilayah-wilayah di luar Jawa, termasuk kawasan perbatasan seperti Kalimantan Utara.
Pada akhirnya, Alwan menyerahkan proses penentuan kepengurusan kepada tim formatur dan mekanisme organisasi. Ia berharap seluruh proses tersebut dapat menghasilkan kepengurusan yang solid, representatif, berpengalaman, serta mampu membawa NU semakin kuat dalam menghadapi tantangan ke depan.
Editor: Fahmy Nurdin
