JAKARTA – Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957 (IBI-K57) menggelar Dialog Nasional Energi Baru Terbarukan (EBT) Series Pertama bertema “Bersinergi Membangun Masa Depan Energi Indonesia yang Mandiri, Adil, dan Berkelanjutan”, Kamis (10/9/2026), di Graha Kampus IBI-K57.
Dialog tersebut menjadi ruang bertemunya kalangan akademisi, pemerintah, parlemen, dunia usaha, serta mahasiswa untuk membahas masa depan energi Indonesia di tengah tuntutan ketahanan energi dan transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan.
Anggota Komisi XII DPR RI, Dr. Bambang Patijaya, S.E., M.M., menilai kegiatan akademik seperti yang digelar IBI-K57 memiliki arti penting karena isu energi baru terbarukan saat ini semakin relevan dengan kepentingan nasional.
Menurut Bambang, Komisi XII DPR RI memberikan dukungan terhadap forum akademik yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas persoalan energi secara terbuka dan komprehensif.
“Energi baru terbarukan adalah isu aktual yang sangat relevan untuk dibahas sekarang. Indonesia saat ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam penyediaan energi sehingga ketika terjadi krisis geopolitik pada Maret hingga akhir Juli terkait Selat Hormuz, kita relatif tidak mendapatkan masalah karena mampu menunjukkan ketahanan energi kita,” ujar Bambang saat diwawancarai di sela kegiatan.
Ia menilai kehadiran pemerintah, akademisi, pelaku usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam dialog tersebut dapat memperkaya perspektif dalam merumuskan kebijakan energi nasional.
Bambang bahkan membuka ruang agar hasil pemikiran dan temuan dari forum akademik tersebut dapat disampaikan kepada parlemen sebagai bahan masukan dalam proses legislasi.
“Ini satu hal yang sangat baik untuk kemudian menjadi pemahaman kita bersama, sehingga bisa menjadi sumbangsih bagi perkembangan regulasi yang ada,” katanya.
Bambang mengungkapkan, Komisi XII DPR RI saat ini tengah berhadapan dengan sejumlah agenda legislasi yang berkaitan langsung dengan sektor energi, mulai dari RUU Migas, RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET), hingga rencana pembahasan RUU Ketenagalistrikan serta regulasi mengenai perubahan iklim yang berkeadilan.
Menurut dia, berbagai regulasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan Indonesia membangun sistem energi yang kuat sekaligus memenuhi komitmen penurunan emisi.
“Hal ini semua terkait dengan bagaimana energi itu sendiri, sehingga komitmen besar Indonesia di dalam menurunkan emisi,” jelasnya.
Karena itu, ia berharap forum seperti Dialog Nasional EBT IBI-K57 tidak berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi menghasilkan gagasan yang dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kebijakan energi nasional.
Bambang mengatakan, keterlibatan akademisi dalam proses penyusunan kebijakan bukan sesuatu yang baru. Menurutnya, Komisi XII juga telah melakukan kegiatan serupa dengan sejumlah perguruan tinggi dalam rangka menyerap pandangan akademisi terkait pembahasan regulasi.
Ia mencontohkan kegiatan yang dilakukan di Bangka Belitung, dengan mengunjungi Universitas Bangka Belitung dan Politeknik Manufaktur (Polman) untuk mendengar masukan akademisi dalam pembahasan RUU Ketenagalistrikan.
“Memang kita selalu ada slot, selalu ada sesi untuk bagaimana mendengar pendapat dari para akademisi,” ungkapnya.
Ia berharap IBI-K57 dapat menyampaikan berbagai hasil dialog kepada parlemen sehingga dapat menjadi bahan tambahan dalam memperkaya proses penyusunan regulasi.
“Kampus IBI dari pertemuan ini dapat mengirimkan masukan-masukan kepada parlemen terkait apa saja yang menjadi temuan dan kebaruan daripada dialog ini, sehingga kemudian memperkaya proses legislasi dalam penyusunan undang-undang baru yang terkait dengan energi baru terbarukan,” kata Bambang.
Lebih jauh, ia berharap dialog tersebut juga mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai arah dan peta jalan energi baru terbarukan Indonesia.
“Produk-produk seperti ini kan produk-produk akademis. Tentu akan menjadi tambahan untuk naskah akademis atau mungkin untuk kepentingan-kepentingan lain yang bermanfaat tentunya untuk Indonesia,” ujarnya.
Bambang menegaskan, forum akademik semacam ini pada akhirnya bukan sekadar mempertemukan pemangku kepentingan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkaya pembahasan kebijakan agar keputusan yang dihasilkan benar-benar berpijak pada kebutuhan dan kepentingan Indonesia.
Dialog Nasional EBT IBI-K57 tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Hj. Sari Yulianti, S.H., M.T.; Rektor IBI Kosgoro 1957 Dr. H. Haswan Yunaz; Dirjen Migas Kementerian ESDM La Ode Sulaeman; Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha; serta Komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Rambe Kamarul Zaman.
Sejumlah rektor dan mahasiswa IBI-K57 juga tampak hadir mengikuti rangkaian dialog.
Kehadiran berbagai unsur tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan masa depan energi Indonesia tidak bisa hanya diletakkan pada satu sektor. Pemerintah membutuhkan dukungan regulasi, dunia usaha membutuhkan kepastian, sementara perguruan tinggi memiliki ruang strategis untuk menyumbangkan kajian dan gagasan berbasis akademik.
Dialog Nasional EBT Series Pertama IBI-K57 pun diharapkan menjadi awal dari rangkaian diskusi yang mampu menjembatani pengetahuan akademik, kepentingan industri, kebijakan pemerintah dan aspirasi masyarakat dalam membangun sistem energi Indonesia yang mandiri, adil, dan berkelanjutan.
