Uus Kuswanto Dianggap Gagal Penuhi Harapan, Masyarakat Soroti Layanan Publik dan Dugaan Penyelewengan

- Jurnalis

Senin, 18 November 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Masyarakat Desak Pertanggungjawaban Wali Kota Uus Kuswanto Terkait Layanan Publik Buruk dan Dugaan Penyelewengan Anggaran

JAKARTA – Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto, kembali menghadapi kritik tajam dari kalangan aktivis dan akademisi terkait kinerjanya selama menjabat. Isu buruknya layanan publik serta dugaan penyelewengan anggaran, yang diungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tahun 2023, semakin memperkuat suara ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Uus.

Masyarakat menyoroti bahwa meskipun ada beberapa program yang diluncurkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, kenyataannya masih banyak kendala yang dialami masyarakat sehari-hari.

“Kami menerima banyak keluhan tentang pelayanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi. Ini menunjukkan lemahnya tata kelola yang tidak memenuhi harapan warga,” ungkap salah satu tokoh pemuda, akademisi, dan pemerhati kebijakan publik, Awi Eziary, S.E., S.H., M.M., dalam keterangannya, Senin (18/11/2024).

Lebih lanjut Awy mengatakan, dugaan penyelewengan anggaran yang tercantum dalam LHP BPK RI tahun 2023 menjadi sorotan tajam bagi banyak pihak. Temuan tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian penggunaan dana dalam beberapa proyek pengadaan barang dan jasa di tingkat suku dinas (Sudin) dan kecamatan, yang dianggap mengarah pada potensi korupsi.

“Kita perlu tindakan tegas dari pemimpin agar transparansi dan akuntabilitas bisa terwujud dalam pemerintahan,” tegas Awy.

Awy menyebut, sesuai temuan LHP BPK RI Tahun 2023 banyak sekali didapati kejanggalan-kejanggalan anggaran proyek yang tidak jelas alokasinya di beberapa suku dinas dan kecamatan. “Kami pegang seluruh datanya. Pemkot harus transparan terkait hasil laporan itu. Harus ada keterbukaan, jangan ditutup-tutupi,” tegasnya.

Walikota Jakarta Barat Uus Kuswanto saat dikonfirmasi melalui sambungan selulernya mengatakan, terkait perihal tersebut silahkan hubungi Sekretaris Kota (Seko) Jakarta Barat Indra Patrianto.

“Bang, bisa hubungi Pak Seko, biar beliau yang jelasin terkait hal tersebut. Beliau yang tangani terkait hal tersebut,” singkat Uus, Senin (18/11).

Sementara itu, Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat Indra Patrianto saat dihubungi wartawan hanya menyampaikan untuk atur waktu untuk bertemu. “Siap, kita cari waktu untuk ketemu,” tukasnya.*

Berita Terkait

Pokja PWI Jakarta Timur Sambangi Ciracas, Perkuat Sinergi Penyebarluasan Informasi Publik
KTT ASEAN ke-49 Resmi Dibuka, Prabowo Hadiri Peluncuran Kesepakatan Ekonomi Digital
Ekonomi RI Menguat, Manufaktur Ekspansi dan Surplus Dagang Naik
Erupsi Gunung Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Imigrasi Bebaskan Denda Overstay WNA
Anugerah M.H. Thamrin 2026 Digelar Besok, Panitia Pastikan Seluruh Persiapan Matang
BGN: 512 Siswa Terdampak Insiden Keamanan Pangan di Sidoarjo
Yusril Minta Warga Tak Terprovokasi Isu Kericuhan Pejompongan
Kemenimipas Libatkan Anak Binaan dalam Lomba 17-an di Tangerang
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 16:27 WIB

Pokja PWI Jakarta Timur Sambangi Ciracas, Perkuat Sinergi Penyebarluasan Informasi Publik

Senin, 16 November 2026 - 10:53 WIB

KTT ASEAN ke-49 Resmi Dibuka, Prabowo Hadiri Peluncuran Kesepakatan Ekonomi Digital

Jumat, 9 Oktober 2026 - 08:05 WIB

Ekonomi RI Menguat, Manufaktur Ekspansi dan Surplus Dagang Naik

Selasa, 8 September 2026 - 16:05 WIB

Erupsi Gunung Anak Krakatau Ganggu Penerbangan, Imigrasi Bebaskan Denda Overstay WNA

Minggu, 6 September 2026 - 19:06 WIB

Anugerah M.H. Thamrin 2026 Digelar Besok, Panitia Pastikan Seluruh Persiapan Matang

Berita Terbaru

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang mengancam mendeportasi lima warga negara asing (WNA) asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang diduga menjadi korban tindak pidana penyelundupan manusia. Kelimanya diamankan setelah kapal yang mereka tumpangi terdampar di perairan Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hukum & Kriminal

Lima WNA China Korban Dugaan TPPO Terancam Dideportasi Imigrasi Kupang

Selasa, 17 Nov 2026 - 21:25 WIB