JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi melantik Komjen Pol (Purn) Matius D. Faqiri, S.H., M.H. sebagai Gubernur Papua dan Aryoko Alberto Fernandus Rumaropen, S.H., M.H. sebagai Wakil Gubernur Papua periode 2025–2030.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025), dan menjadi momen bersejarah bagi masyarakat Papua dalam menyambut kepemimpinan baru di provinsi induk tersebut,
Acara pelantikan ini menandai langkah penting dalam kesinambungan pemerintahan daerah di Papua setelah proses demokrasi yang berjalan kondusif dan partisipatif.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pelantikan kepala daerah secara langsung oleh presiden merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah pusat dalam memastikan setiap kepala daerah berkomitmen penuh terhadap pelayanan publik dan pembangunan nasional.
“Setiap kepala daerah harus serius mengurus rakyatnya, membangun daerahnya, dan menjaga keutuhan bangsa. Pemerintah pusat akan menetapkan indikator kinerja tahunan yang terukur agar pembangunan di Papua benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Presiden Prabowo dalam arahannya.
Menanggapi pelantikan tersebut, Dr. Mansur, S.H., M.M., Ketua Dewan Masjid Provinsi Papua sekaligus Ketua Kerukunan Sulawesi Selatan Provinsi Papua, menyampaikan harapannya agar kepemimpinan Matius D. Faqiri dan Aryoko Rumaropen mampu menghadirkan perubahan nyata di Bumi Cenderawasih.
“Harapan kita semua, terutama dari kelompok masyarakat pendukung MDF (Matius D. Faqiri), adalah agar beliau bersama wakilnya benar-benar mewujudkan visi dan misi yang dijanjikan kepada rakyat Papua,” ujarnya usai pelantikan di Jakarta.
Menurut Dr. Mansur, tata kelola pemerintahan di Papua ke depan harus meniru provinsi-provinsi lain yang telah menunjukkan kemajuan signifikan di bidang ekonomi, seperti Maluku Utara, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Ia berharap pemerintahan baru bisa menghadirkan model kepemimpinan yang dekat dengan rakyat dan responsif terhadap persoalan di lapangan.
“Pak MDF harus seperti gaya pemimpin yang terbuka dan mudah memberikan solusi. Papua ini sekarang sudah lebih muda, lebih siap, tidak seperti dulu. Akses antarwilayah darat, laut, dan udara harus menjadi perhatian utama pemerintah provinsi. Itu tugas besar yang perlu ditangani dengan strategi dan kolaborasi,” tutur Mansur.
Lebih lanjut, Dr. Mansur menekankan pentingnya pengukuran kinerja pembangunan secara terukur dan transparan. Ia menyarankan agar dalam dua tahun pertama, visi dan misi yang telah disusun dapat diwujudkan dalam program nyata di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur dasar.
“Kita berharap pada tahun 2026 nanti, visi dan misi itu sudah mulai menunjukkan hasil. Misalnya, berapa persentase peningkatan SDM Papua, berapa capaian pembangunan fisik yang dinikmati masyarakat, serta seberapa besar kemudahan pelayanan publik dan regulasi yang berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar pemerintah provinsi membuka ruang komunikasi dan kritik dari masyarakat serta media massa. Menurutnya, pemerintahan yang tertutup terhadap masukan publik berpotensi menghambat transparansi dan memperlemah kepercayaan masyarakat.
“Kalau pemimpin tidak membuka diri terhadap kritik, maka dia akan tertutup, dan masyarakat pun kehilangan akses terhadap informasi. Karena itu, penting bagi pemerintah provinsi untuk menerima saran, kritik, bahkan evaluasi agar kebijakan tetap berada di jalur yang benar,” tambahnya.
Dengan pelantikan langsung oleh Presiden Prabowo, Papua diharapkan menjadi salah satu ikon pembangunan nasional di kawasan timur Indonesia. Pemerintah pusat menargetkan agar setiap provinsi memiliki indikator kinerja tahunan yang konkret, baik dalam sektor sosial, ekonomi, maupun infrastruktur.
“Papua harus punya ikon pembangunan sendiri, entah di bidang pendidikan, kesehatan, atau pemberdayaan ekonomi rakyat. Semua itu bisa diukur, bisa dinilai setiap tahun, sehingga hasilnya nyata dan dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Dr. Mansur menegaskan.
Sebagai provinsi induk yang kini memiliki tanggung jawab besar dalam mengoordinasikan wilayah sekitarnya, Papua diharapkan mampu menunjukkan kemajuan yang seimbang dengan daerah lain di Indonesia.
“Ini bukan sekadar pelantikan seremonial, tapi momentum bagi Papua untuk membuktikan diri sebagai daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing,” pungkas Mansur.
Dengan semangat baru di bawah kepemimpinan Matius D. Faqiri dan Aryoko Rumaropen, masyarakat Papua menaruh harapan besar agar pemerintahan periode 2025–2030 menjadi tonggak kebangkitan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di Tanah Papua.
Penulis: Fahmy Nurdin
Editor: Fahmy Nurdin
