JAKARTA – Dukungan terhadap Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar untuk memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai mengemuka menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Salah satu dukungan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pembina Persatuan Pengurus Musholla Indonesia (PPMI), Prof. Dr. KH. Tubagus Baharudin, S.E., M.M.
Tubagus Baharudin menyatakan dukungannya kepada Nasaruddin Umar sebagai sosok yang dinilai memiliki kapasitas keilmuan, pengalaman kebangsaan, serta pemahaman keagamaan yang dibutuhkan untuk membawa NU menghadapi tantangan zaman.
Menurutnya, kepemimpinan PBNU ke depan tidak hanya membutuhkan kemampuan organisatoris, tetapi juga figur yang mampu menjaga keseimbangan antara tradisi keislaman, kepentingan kebangsaan, perkembangan intelektual, serta dinamika masyarakat Indonesia yang semakin kompleks.
“Saya mendukung penuh Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar untuk menjadi Ketua Umum PBNU. Saya melihat beliau memiliki kapasitas keilmuan, pengalaman, keteladanan, dan wawasan kebangsaan yang sangat dibutuhkan NU ke depan,” ujar Tubagus Baharudin dalam keterangannya, Jumat (28/8/2026).
Dukungan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya dinamika menjelang Muktamar ke-35 NU. Sejumlah nama mulai disebut dalam bursa calon Ketua Umum PBNU, termasuk Nasaruddin Umar yang saat ini menjabat Menteri Agama Republik Indonesia.
Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul sebelumnya menyebut nama Nasaruddin Umar memang mulai banyak dibicarakan di sejumlah daerah. Namun, ia menegaskan bahwa keputusan mengenai siapa yang akan menjadi Ketua Umum PBNU tetap merupakan kewenangan forum Muktamar.
Tubagus Baharudin menilai Nasaruddin Umar memiliki rekam jejak panjang dalam dunia pendidikan, keagamaan, dan kehidupan kebangsaan. Karena itu, menurut dia, sosok Nasaruddin memiliki modal moral dan intelektual untuk memimpin organisasi yang mempunyai sejarah panjang dalam perjalanan bangsa Indonesia.
Ia menilai NU membutuhkan kepemimpinan yang mampu merawat tradisi keilmuan ulama sekaligus merespons berbagai persoalan kontemporer, mulai dari pendidikan, ekonomi umat, perkembangan teknologi, toleransi, kerukunan, hingga penguatan persatuan nasional.
“NU adalah organisasi besar dengan sejarah dan kontribusi yang sangat panjang bagi bangsa Indonesia. Karena itu, pemimpinnya harus memiliki kemampuan untuk merangkul seluruh elemen, menjaga tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, sekaligus mampu membaca perubahan zaman,” katanya.
Menurut Tubagus, kepemimpinan NU tidak seharusnya ditempatkan semata-mata dalam perspektif perebutan jabatan organisasi. Muktamar, kata dia, harus menjadi ruang musyawarah untuk menentukan figur terbaik berdasarkan kapasitas, integritas, pengalaman, dan komitmen terhadap kemaslahatan umat.
Tubagus Baharudin juga menekankan pentingnya menjaga suasana Muktamar ke-35 NU agar berlangsung aman, tertib, demokratis, dan bermartabat.
Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilihan kepemimpinan PBNU mengedepankan persaudaraan serta menghindari polarisasi yang berpotensi mengganggu soliditas warga Nahdliyin.
“Yang paling penting adalah persatuan. Jangan sampai perbedaan pilihan dalam Muktamar justru menimbulkan perpecahan. Semua calon dan pendukungnya harus menghormati mekanisme organisasi serta keputusan yang dihasilkan melalui Muktamar,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi penting mengingat Muktamar merupakan forum tertinggi dalam struktur organisasi NU. Karena itu, siapa pun yang nantinya mendapatkan amanah sebagai Ketua Umum PBNU harus mampu diterima dan bekerja untuk seluruh jajaran serta warga NU, bukan hanya kelompok pendukungnya.
Di sisi lain, dinamika pencalonan Nasaruddin Umar masih perlu ditempatkan secara proporsional. Pemberitaan terbaru menyebut namanya memang masuk dalam bursa calon Ketua Umum PBNU menjelang Muktamar ke-35.
Namun, hingga saat ini Nasaruddin belum memberikan pernyataan terbuka bahwa dirinya secara resmi maju dalam kontestasi tersebut. Bahkan ketika ditanya wartawan mengenai peluangnya menjadi Ketua Umum PBNU, Nasaruddin memilih tidak memberikan jawaban.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga memuat penegasan pada 26 Agustus 2026 bahwa informasi yang menyebut Nasaruddin Umar mundur dari jabatan Menteri Agama demi mengejar posisi Ketua Umum PBNU merupakan kabar hoaks.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa dukungan dari berbagai pihak terhadap Nasaruddin Umar perlu dibedakan dari keputusan resmi mengenai pencalonannya. Dukungan publik maupun tokoh masyarakat merupakan bagian dari dinamika menjelang Muktamar, sedangkan keputusan akhir mengenai kepemimpinan PBNU tetap berada dalam mekanisme organisasi.
Tubagus Baharudin menilai tantangan NU ke depan akan semakin besar. Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU memiliki posisi strategis dalam menjaga kehidupan sosial-keagamaan sekaligus memperkuat persatuan nasional.
Menurut dia, perkembangan teknologi informasi, perubahan sosial, tantangan ekonomi umat, persoalan generasi muda, serta meningkatnya kompleksitas hubungan sosial membutuhkan kepemimpinan yang memiliki visi luas.
Karena itu, ia berharap pemimpin PBNU berikutnya mampu memperkuat tiga hal sekaligus, yakni keilmuan, kemandirian organisasi, dan kontribusi kebangsaan.
“NU harus tetap menjadi rumah besar bagi umat. NU harus mampu menjadi kekuatan moral, kekuatan intelektual, dan kekuatan sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta bangsa Indonesia,” katanya.
Ia juga berharap NU tetap menjaga karakter sebagai organisasi keagamaan yang mengedepankan moderasi, keseimbangan, toleransi, serta penghormatan terhadap keberagaman.
Lebih jauh, Tubagus Baharudin menegaskan bahwa dukungannya terhadap Nasaruddin Umar tidak dimaksudkan untuk mendahului mekanisme resmi Muktamar.
Ia menghormati sepenuhnya proses organisasi dan menyerahkan keputusan akhir kepada para peserta Muktamar yang memiliki kewenangan sesuai aturan yang berlaku.
“Dukungan saya adalah aspirasi dan pandangan pribadi berdasarkan penilaian terhadap kapasitas dan integritas beliau. Namun keputusan akhir tetap harus melalui mekanisme Muktamar. Kita hormati seluruh proses yang berlaku di dalam NU,” tegasnya.
Sikap tersebut dinilai penting agar dinamika menjelang Muktamar tidak berkembang menjadi kompetisi yang mengarah pada konflik internal. Perbedaan pilihan dalam sebuah organisasi besar merupakan hal yang wajar selama tetap berada dalam koridor aturan dan persaudaraan.
Muktamar ke-35 NU sendiri dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, berdasarkan pemberitaan yang berkembang menjelang pelaksanaannya.
Pada akhirnya, siapa pun yang terpilih sebagai Ketua Umum PBNU akan menghadapi tugas besar untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus memastikan NU tetap mampu menjawab kebutuhan umat dan tantangan kebangsaan.
Bagi Tubagus Baharudin, kepemimpinan NU ke depan harus mampu mengedepankan persatuan di atas kepentingan kelompok. Ia berharap seluruh warga Nahdliyin dapat menerima hasil Muktamar dengan dewasa dan menjadikan perbedaan pilihan sebagai bagian dari dinamika demokrasi organisasi.
“Yang kita harapkan bukan sekadar siapa yang menjadi ketua umum, tetapi bagaimana NU ke depan semakin kuat, solid, mandiri, berilmu, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi umat, masyarakat, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkasnya.
Editor: Fahmy Nurdin
