JAKARTA — Kedatangan tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ke kantor Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Jakarta memantik sorotan tajam. Namun yang mencuat justru bukan penjelasan, melainkan sikap diam dari Kepala Suku Dinas yang hingga kini belum memberikan keterangan resmi kepada publik.
Upaya konfirmasi yang dilakukan sejumlah wartawan tidak membuahkan hasil. Pesan singkat yang dikirimkan tak berbalas, sementara pintu klarifikasi seolah tertutup. Dalam konteks pemerintahan yang mengedepankan keterbukaan, sikap ini dinilai problematik dan berpotensi memperlebar ruang spekulasi.
Kedatangan BPKP sebagai aparat pengawasan internal pemerintah lazimnya berkaitan dengan audit, evaluasi, atau penelusuran penggunaan anggaran negara. Karena itu, ketiadaan penjelasan dari pejabat terkait menimbulkan pertanyaan: apakah ada temuan yang belum diungkap, atau sekadar kelalaian komunikasi?
Ketua Umum BPIKPNPA RI, Rahmad Sukendar, menilai sikap bungkam tersebut mencederai prinsip akuntabilitas publik. Menurutnya, pejabat tidak memiliki ruang untuk menghindari pertanyaan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.
“Ini bukan urusan pribadi. Ketika lembaga auditor negara turun, publik berhak tahu apa yang sedang terjadi. Diam hanya akan memperbesar kecurigaan,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Dalam kerangka hukum, pengelolaan anggaran yang menyimpang dapat berimplikasi serius. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur ancaman pidana bagi setiap pihak yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, termasuk melalui penyalahgunaan kewenangan.
Sejumlah pengamat menilai, dalam situasi seperti ini, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk meredam spekulasi. Tanpa klarifikasi, ruang publik akan dipenuhi dugaan yang berpotensi merusak kepercayaan terhadap institusi pemerintah.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kasudin Parekraf di Jakarta belum memberikan pernyataan resmi. Publik kini menanti, apakah akan ada penjelasan terbuka atau justru sikap diam ini akan terus berlanjut di tengah meningkatnya tekanan.
Reporter: Yoga Stevian
