Ombudsman Investigasi Program Internsip Dokter usai Rentetan Dokter Meninggal

- Jurnalis

Jumat, 8 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ombudsman Republik Indonesia melakukan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) terhadap tata kelola Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) menyusul rentetan kasus meninggalnya dokter internsip dalam beberapa bulan terakhir.

Ombudsman Republik Indonesia melakukan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) terhadap tata kelola Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) menyusul rentetan kasus meninggalnya dokter internsip dalam beberapa bulan terakhir.

JAMBI — Ombudsman Republik Indonesia melakukan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) terhadap tata kelola Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) menyusul rentetan kasus meninggalnya dokter internsip dalam beberapa bulan terakhir.

Langkah investigasi tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Nuzran Joher usai bertemu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Gubernur Al Haris di Kantor Gubernur Jambi, Jumat (8/5).

Nuzran menyampaikan keprihatinannya atas wafatnya dr. Myta Aprilia Azmi di Jambi. Kasus tersebut menjadi yang keempat dalam waktu singkat setelah meninggalnya dr. Kartika Ayu Permatasari pada 25 Februari 2026, dr. Edgar Bezaliel Hartanto pada 17 Maret 2026, dan dr. Andito Mohammad Wibisono pada 26 Maret 2026.

Ketiga dokter sebelumnya diketahui bertugas di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Rembang, dan Kota Denpasar dengan indikasi penurunan kondisi kesehatan selama menjalankan tugas internsip.

Investigasi Atas Prakarsa Sendiri ini bertujuan menemukan permasalahan dalam pelaksanaan program internsip dokter muda di sejumlah wilayah guna mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan kondisi di lapangan,” kata Nuzran.

Ia menyebut Ombudsman ingin memastikan penyelenggaraan program internsip berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga keamanan dan keselamatan peserta dapat terjamin.

Dalam investigasi tersebut, Ombudsman RI memfokuskan pemeriksaan pada tiga aspek utama. Pertama, mekanisme penempatan peserta internsip untuk memastikan pelaksanaannya sesuai aturan yang berlaku.

Kedua, pelaksanaan program di wahana internsip melalui pengawasan terhadap peran pemerintah pusat dan daerah, termasuk pemenuhan hak serta kewajiban peserta, wahana, dan dokter pendamping.
Ketiga, Ombudsman akan menelusuri sistem monitoring dan evaluasi program guna memastikan pengawasan berjalan efektif dan mampu memberikan perlindungan bagi peserta internsip dokter.
Ombudsman RI menilai sinergi dengan Kementerian Kesehatan menjadi langkah penting dalam menciptakan penyelenggaraan Program Internsip Dokter Indonesia yang lebih kondusif dan aman.
Investigasi tersebut diharapkan menghasilkan tindakan korektif untuk memperbaiki sistem kesehatan nasional, khususnya dalam perlindungan terhadap dokter muda yang menjalani masa internsip.

Dokter yang sehat adalah pilar utama pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas. Kami mengawal proses ini agar pengabdian profesi kedokteran di Indonesia dapat didukung oleh sistem perlindungan yang kuat,” ujar Nuzran.

Berita Terkait

BARA JP Soroti Finalitas Putusan MK dalam Permohonan PHPU 2026
PT MBM Ajukan Hak Jawab, Ungkap Kronologi Sengketa SHM 5/Lemo
Ruang Kerja Disulap Jadi Karaoke, Sekdis Dishub Sukabumi Tersangka Pelecehan 3 Siswi PKL
DePA-RI Desak Efek Jera Koruptor: Jangan Hanya Dipenjara, Aset Negara Wajib Kembali
BPK Temukan 74 Aset Bapenda Tangsel Tak Bisa Ditunjukkan, Nilainya Tembus Rp 2 Miliar
Usai OTT BPN di Bogor, Charlie Chandra Minta KPK Periksa Proses SHM 5/Lemo
Dua Advokat Dikabarkan Terluka, Kuasa Hukum PT HD Arjuna Desak Polisi Usut Dugaan Kekerasan
Dikejar hingga Jawa Tengah, Tersangka Dugaan Pencabulan Anak di Bekasi Ditangkap Polisi
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Jumat, 25 September 2026 - 13:12 WIB

BARA JP Soroti Finalitas Putusan MK dalam Permohonan PHPU 2026

Senin, 21 September 2026 - 19:22 WIB

PT MBM Ajukan Hak Jawab, Ungkap Kronologi Sengketa SHM 5/Lemo

Minggu, 20 September 2026 - 15:54 WIB

Ruang Kerja Disulap Jadi Karaoke, Sekdis Dishub Sukabumi Tersangka Pelecehan 3 Siswi PKL

Sabtu, 19 September 2026 - 21:25 WIB

DePA-RI Desak Efek Jera Koruptor: Jangan Hanya Dipenjara, Aset Negara Wajib Kembali

Sabtu, 19 September 2026 - 06:19 WIB

BPK Temukan 74 Aset Bapenda Tangsel Tak Bisa Ditunjukkan, Nilainya Tembus Rp 2 Miliar

Berita Terbaru

Foto: Tim Hukum DPP Barisan Relawan Jokowi Presiden (BARA JP) menggelar konferensi pers terkait catatan hukum atas Permohonan PHPU Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Jakarta Selatan

Hukum & Kriminal

BARA JP Soroti Finalitas Putusan MK dalam Permohonan PHPU 2026

Jumat, 25 Sep 2026 - 13:12 WIB