Cegah Terorisme, Enumerator FKPT DKI Jakarta Lakukan Survei di PWI Jakarta Barat

- Jurnalis

Jumat, 20 Oktober 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

JAKARTA OKJAKARTA.com – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerjasama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DKI Jakarta melakukan survei nasional tentang Kebhinekaan dan Leterasi Digital untuk menangkal radikalisme dengan menerjunkan enumerator atau petugas pengumpul data.

Dua orang enumerator dari FKPT DKI Jakarta, Muhammad Baqir dan Syfina Ziyantifani melakukan survei ke Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Koordinatoriat Jakarta Barat di Sekretariat PWI, Kantor Walikota, Jakarta Barat, Jumat (20/10/2023).

Keduanya diterima oleh Ketua PWI Koordinatoriat Jakarta Barat yang diwakili Maulen Munthe selaku Wakil Ketua Bidang Organisasi.Muhammad Baqir mengemukakan, survei dilakukan antara lain kepada Ketua Pengurus Cabang NU, Pengurus Muhamadiyah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Kepala Kesbangpol, Komandan Kodim, Kepala Kemenag, Kapolresta, serta tokoh pers dalam upaya mencegah faham radikalisme dan terorisme di daerah.

Sebelum melakukan survei atau mengajukan sejumlah pertanyaan, Baqir menjelaskan survei kali ini tidak seperti umumnya menggunakan kuisioner berupa kertas, tapi cukup menggunakan aplikasi Indeks Radikalisme dan Terorisme (IRT) yang nanti hasilnya akan langsung terinput ke BNPT.

Kali ini pertanyaannya saya bacakan dan jawabannya langsung saya input melalui aplikasi ya Pak,” ujar Baqir kepada Maulen sebelum memulai survei,Usai menjawab semua pertanyaan yang disampaikan enumerator, Maulen menegaskan sebagai seorang jurnalis, dirinya bersama rekan-rekan yang tergabung di PWI Koordinatoriat Jakarta Barat sangat menolak keras tindakan radikalisme yang dilakukan oleh siapa pun.

Kita sebagai jurnalis atau pun masyarakat sangat menolak keras tindakan radikalisme ini yang dilakukan oknum-oknum atau sekelompok yang mengatasnamakan agama. NKRI harga mati berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar,” tegas Maulen.

Apalagi saat ini, literasi digital di tengah masyarakat yang hampir semua orang menggunakan media internet sangat berpeluang terpapar radikalisme terutama bagi generasi muda.

Ini yang harus kita waspadai, dan tugas kita semua segera menangkal radikalisme ini,” tutupnya.Selesai melakukan survei, enumerator menyerahkan plakat bertuliskan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) DKI Jakarta yang diterima Ketua PWI Jakarta Barat Kornelius Naibaho dan Maulen Munthe.

Berita Terkait

Sutrisno Desak Prabowo Bentuk Tim Independen Usut Dugaan Penyadapan Ilegal
Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Dugaan Penyadapan Jadi Sorotan
Jika Penyadapan Presiden Terbukti, Tubagus Bahrudin: Itu Kejahatan Luar Biasa Pelaku Pantas di Hukum Mati!
Relawan Tegak Lurus Prabowo Desak Dugaan Penyadapan Presiden Diusut Tuntas, Siapa di Balik LSP?
Ombudsman Desak Polri Evaluasi Prosedur Penyadapan dan Pengawasan
Yenny Wahid Nahkodai ACWO 2027–2029, Indonesia Perkuat Diplomasi Perempuan ASEAN
Tubagus Bahrudin Ucapkan Selamat kepada Letjen TNI Aryo Windutomo sebagai Plt. KSP 
Seluruh Penjuru Negeri Dukung Tubagus Bahrudin jadi Kandidat Wakil Presiden Gantikan Gibran 
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 12:01 WIB

Sutrisno Desak Prabowo Bentuk Tim Independen Usut Dugaan Penyadapan Ilegal

Senin, 9 November 2026 - 11:52 WIB

Prabowo Kumpulkan 10 Mantan Kapolri di Hambalang, Dugaan Penyadapan Jadi Sorotan

Sabtu, 7 November 2026 - 22:43 WIB

Jika Penyadapan Presiden Terbukti, Tubagus Bahrudin: Itu Kejahatan Luar Biasa Pelaku Pantas di Hukum Mati!

Sabtu, 7 November 2026 - 05:26 WIB

Relawan Tegak Lurus Prabowo Desak Dugaan Penyadapan Presiden Diusut Tuntas, Siapa di Balik LSP?

Jumat, 6 November 2026 - 07:38 WIB

Ombudsman Desak Polri Evaluasi Prosedur Penyadapan dan Pengawasan

Berita Terbaru

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM) RI, Mugiyanto, mengajak seluruh elemen bangsa mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembenahan tata kelola perekonomian nasional sesuai amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945.

Hukum & Kriminal

Wamen HAM Ajak Publik Dukung Prabowo, Kecam Dugaan Penyadapan Ilegal

Senin, 9 Nov 2026 - 07:12 WIB