Kontroversi Dana dan Saham: Psikiater Mintarsih Abdul Latief Soroti Kekuatan di Balik Kekuasaan

- Jurnalis

Senin, 16 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Kolase Ilustrasi Saham dan Psikiater Dr. Mintarsih Abdul Latief, Sp.KJ. (Dok-PNGWING/Fhm/Okj)

Foto: Kolase Ilustrasi Saham dan Psikiater Dr. Mintarsih Abdul Latief, Sp.KJ. (Dok-PNGWING/Fhm/Okj)

JAKARTA – Dalam pernyataan publik yang mengundang perhatian, Psikiater Dr. Mintarsih Abdul Latief, Sp.KJ, mengemukakan sejumlah pandangan kritis terkait dugaan penyalahgunaan dana, kepemilikan saham, hingga relasi kekuasaan yang terjadi di balik layar berbagai institusi besar, termasuk di antaranya yang disebut-sebut adalah perusahaan transportasi Blue Bird.

Dalam keterangannya, Dr. Mintarsih menyoroti bagaimana sistem kekuasaan sering kali digunakan untuk menutupi fakta-fakta penting di balik kepemilikan saham dan pengelolaan dana. Ia mengkritisi proses hukum yang dinilainya tidak selalu objektif.

“Sudah sampai puncaknya, parah. Bahkan putusan hukum pun seperti tidak memperhatikan fakta secara menyeluruh. Semua serba tertutup, seolah mata uang memiliki dua sisi yang tak bisa dibedakan lagi,” ujar Dr. Mintarsih, di Kawasan Buncit, Jakarta Selatan, Senin (16/6).

Ia juga menyinggung tentang bagaimana pejabat bisa saling melindungi dalam ekosistem kekuasaan. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah mekanisme kontrol negara cukup kuat dalam menghadapi kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh oknum?

Lebih jauh, Dr. Mintarsih mengaku telah beberapa kali menghadapi gugatan hukum yang menurutnya penuh rekayasa. Tuduhan-tuduhan tersebut dinilai sebagai upaya pembungkaman terhadap suara kritis yang ia suarakan selama ini.

“Saya dianggap melakukan perbuatan melawan hukum hanya karena membentuk PT atau menyampaikan kritik. Wartawan pun disalahkan hanya karena memberitakan,” jelasnya.

Ia juga menyindir kasus-kasus hukum yang terkesan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas.

“Kalau orang tidak berada dalam lingkaran kekuasaan besar, mereka bisa langsung dijatuhi hukuman. Tapi kalau sudah masuk lingkaran kuat, hukum bisa seperti tidak berlaku,” imbuhnya.

Meski dihujani persoalan hukum, ia menegaskan tidak akan berhenti bersuara dan akan terus memperjuangkan pelatihan-pelatihan kesadaran hukum dan keadilan sosial kepada masyarakat. Menurutnya, perubahan hanya bisa terjadi jika rakyat memahami akar permasalahannya.

“Saya pantang menyerah. Selama saya tahu apa yang saya perjuangkan benar, saya akan terus berjalan,” pungkasnya.

Analisis Singkat: Pernyataan Dr. Mintarsih menggambarkan keresahan yang mendalam terhadap kondisi penegakan hukum dan transparansi dalam pengelolaan keuangan serta kepemilikan saham di Indonesia. Ia juga mengangkat isu penting soal hak publik untuk mengetahui kebenaran di balik keputusan-keputusan hukum yang menyangkut harta negara dan kekuasaan elite.

Penulis : Fahmy Nurdin

Editor : Fahmy Nurdin

Berita Terkait

Kertajati Berpeluang Jadi Pusat MRO dan Pilar Kemandirian Industri Pertahanan
Kemunculan Cah Angon Menuju Pilpres 2029, Nama Prof. Dr. H. Tubagus Baharudin sebagai Satrio Paningit
Revitalisasi Pancasilanomics Dinilai Jadi Kunci Mewujudkan Keadilan Ekonomi Berkelanjutan
Dudung Abdurachman Ajak Bangun Fondasi Ekonomi Berdaulat Lewat UU Perekonomian Nasional
Pancasila dan Negara Progresif: Jalan Menuju Kedaulatan Ekonomi Indonesia
Refinansialisasi Dinilai Jadi Jalan Keluar dari Ketergantungan Utang Indonesia
Yudhie Haryono: Indonesia Belum Sepenuhnya Lepas dari Ekonomi Politik Kolonial
Nusantara Centre Dorong Investasi Lokal sebagai Pilar Ekonomi Pancasila
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Rabu, 26 Agustus 2026 - 09:20 WIB

Kertajati Berpeluang Jadi Pusat MRO dan Pilar Kemandirian Industri Pertahanan

Minggu, 9 Agustus 2026 - 13:05 WIB

Kemunculan Cah Angon Menuju Pilpres 2029, Nama Prof. Dr. H. Tubagus Baharudin sebagai Satrio Paningit

Jumat, 7 Agustus 2026 - 10:33 WIB

Revitalisasi Pancasilanomics Dinilai Jadi Kunci Mewujudkan Keadilan Ekonomi Berkelanjutan

Senin, 3 Agustus 2026 - 15:19 WIB

Dudung Abdurachman Ajak Bangun Fondasi Ekonomi Berdaulat Lewat UU Perekonomian Nasional

Selasa, 28 Juli 2026 - 13:26 WIB

Pancasila dan Negara Progresif: Jalan Menuju Kedaulatan Ekonomi Indonesia

Berita Terbaru

Foto: Forwaka Sumut Bahas Penguatan Organisasi

Organisasi Masyarakat

Forwaka Sumut Bangun Kebersamaan dan Siapkan Program Perlindungan Anggota

Kamis, 10 Sep 2026 - 11:56 WIB