JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) menghadapi tantangan yang lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh bencana hidrometeorologi yang masih melanda sejumlah wilayah di Indonesia.
Hal itu disampaikan Pratikno saat menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Pelayanan Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 yang digelar di STIK Lemdiklat Polri, Jakarta.
Menurut Pratikno, Nataru tahun ini berlangsung di tengah kondisi darurat bencana hidrometeorologi yang masih berpotensi berkembang, khususnya di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena sejumlah wilayah terdampak merupakan daerah dengan mayoritas penduduk yang merayakan Natal.
“Nataru kali ini bukan Nataru yang standar. Ini Nataru yang disertai tantangan berlapis. Kita menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru di tengah dampak bencana alam yang masih dirasakan masyarakat,” kata Pratikno.
Ia menjelaskan, masyarakat di wilayah terdampak bencana masih menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari kerusakan rumah, belum pulihnya akses listrik, hingga fasilitas peribadatan yang belum dapat digunakan secara optimal.
Pratikno menyoroti kondisi di Sumatra Utara, terutama di wilayah Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga, yang memiliki persentase penduduk Nasrani cukup besar. Hingga saat ini, wilayah tersebut masih mengalami dampak bencana, termasuk warga yang masih berada di pengungsian.
“Saudara-saudara kita merayakan Natal dalam kondisi rumah belum pulih, sebagian masih di pengungsian, gereja terdampak, dan akses terbatas. Ini membutuhkan perhatian ekstra dari kita semua,” ujarnya.
Menko PMK juga mengingatkan bahwa periode Nataru tahun ini berlangsung cukup panjang, yakni selama dua pekan, mulai 20 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Pemerintah memprediksi puncak arus mudik tahap pertama terjadi pada 20 Desember, disusul puncak kedua pada 24 Desember, sementara arus balik diperkirakan terjadi pada 28 Desember dan 4 Januari.
Dalam rentang waktu tersebut, diperkirakan terjadi mobilitas masyarakat dalam skala besar, sementara risiko bencana hidrometeorologi masih relatif tinggi.
“Pengamanan Nataru merupakan agenda rutin setiap tahun. Namun dalam situasi seperti sekarang, seluruh kesiapan harus ditingkatkan secara signifikan, dengan kewaspadaan tinggi terhadap potensi bencana,” tegasnya.
Selain wilayah yang telah terdampak bencana, Pratikno juga meminta kewaspadaan di daerah lain yang berisiko tinggi, seiring perkembangan cuaca ekstrem. Berdasarkan pemantauan BMKG, sejumlah wilayah seperti Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, hingga wilayah perairan perlu mendapat perhatian khusus.
Ia menambahkan, tantangan Nataru tidak hanya terkait pengamanan rumah ibadah, tetapi juga memastikan keamanan transportasi darat, laut, dan udara, kesiapan layanan kesehatan, serta layanan inklusif bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, serta ibu hamil dan menyusui.
Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan Polri siap menggelar operasi pengamanan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 secara terpusat dan terpadu di seluruh Indonesia.
Pengamanan dilakukan melalui pendirian pos pelayanan dan pos pengamanan terpadu di sejumlah titik strategis, seperti tempat ibadah, jalur transportasi, pusat keramaian, dan kawasan wisata.
Kapolri menegaskan pengamanan Nataru tahun ini mendapat perhatian khusus mengingat potensi cuaca ekstrem. Pos pelayanan terpadu akan diperkuat dengan personel dan fasilitas lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan respons cepat terhadap situasi darurat.
“Selain pengamanan arus mudik dan perayaan Nataru, kami juga menyiapkan dukungan tambahan di pos-pos terpadu untuk menghadapi potensi bencana, termasuk kesiapan SAR, pengungsian, dan peralatan evakuasi,” ujar Sigit.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat kementerian dan lembaga, di antaranya Menteri Perhubungan, Wakil Menteri PUPR, Wakil Menteri Pariwisata, Wakil Menteri Agama, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, perwakilan BNPB, jajaran TNI, BUMN terkait, serta para Kapolda se-Indonesia yang mengikuti secara daring dan luring.
