Jakarta — Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menanggapi maraknya dugaan teror yang dialami sejumlah influencer usai menyampaikan kritik terhadap penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Pigai menegaskan setiap dugaan teror harus disikapi secara serius melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Terkait maraknya teror yang menimpa influencer, saya minta kepada aparat kepolisian untuk mengusut secara tuntas agar diketahui apa motif dan siapa pelakunya,” kata Pigai dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (3/1).
Pigai menyatakan pemerintah menghormati kebebasan berpendapat yang dijamin dalam sistem demokrasi. Ia mengapresiasi siapa pun, termasuk influencer, yang menyampaikan kritik sebagai bagian dari kontrol publik.
Namun, Pigai mengingatkan bahwa dalam praktiknya, kritik kerap bergeser menjadi serangan personal maupun institusional. Bahkan, menurutnya, tidak tertutup kemungkinan ada pihak yang memanfaatkan narasi tertentu dengan memainkan posisi sebagai korban (playing victim) demi meningkatkan jumlah pelanggan dan pengikut di media sosial.
Kita sedang menikmati surplus demokrasi, yakni hak berpendapat atas pikiran dan perasaan yang dijamin tanpa adanya protokol lalu lintas. Dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin institusi, apalagi negara, menghalangi kebebasan tersebut,” ujarnya.
Meski demikian, Pigai mengimbau para influencer agar berhati-hati dalam
menyampaikan kritik dan tidak serta-merta mem-framing pemerintah sebagai pelaku teror. Menurutnya, hingga kini belum ada pihak yang dapat dipastikan bertanggung jawab tanpa melalui proses penyelidikan aparat penegak hukum.
Ia juga menyoroti maraknya praktik penggiringan opini di ruang digital yang menggunakan logika sesat atau logical fallacy, seperti serangan pribadi (ad hominem), manipulasi emosi, generalisasi berlebihan, hingga pengaburan hubungan sebab-akibat.
Karena itu, masyarakat perlu bersikap rasional dan objektif serta tidak mudah terpengaruh oleh pola-pola sesat pikir di media sosial,” katanya.
Terkait penanganan bencana di Sumatera,
Pigai menegaskan pemerintah telah menunjukkan keseriusan melalui kerja yang sistematis, masif, dan terencana. Ia menyebut pemerintah menjalankan dua tahap utama, yakni tanggap darurat dan pembangunan infrastruktur, sebagai bagian dari pemulihan masyarakat terdampak.
Semua orang tentu tahu dan telah menyaksikan bahwa hampir setiap minggu Presiden datang ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujarnya.
Sebagai Menteri HAM, Pigai menegaskan penolakannya terhadap segala bentuk framing yang menyudutkan pemerintah sebagai pelaku teror tanpa dasar hukum dan bukti yang sah. Ia memastikan, jika memang terdapat aksi teror, pelakunya bukanlah negara atau aktor pemerintah.
Pemerintah tetap menghormati sikap kritis dan demokratis dari siapa pun, termasuk influencer. Namun, kritik harus disampaikan secara bertanggung jawab, berbasis fakta, dan tidak dimanipulasi demi kepentingan popularitas,” pungkasnya.
