JAKARTA – Musyawarah Nasional (Munas) II Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP PAPDESI) Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Senin (11/5/2026), menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi aparatur pemerintahan desa dari seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut dihadiri para kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAPDESI dari berbagai provinsi.
Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) PAPDESI Aceh yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Musthafa Kasim, menyampaikan bahwa antusiasme peserta Munas II PAPDESI tahun ini sangat tinggi. Menurutnya, kehadiran para pengurus daerah dari seluruh Indonesia menunjukkan kuatnya semangat kolaborasi dan solidaritas antar aparatur desa.
“Semalam dari seluruh DPD di Indonesia sudah banyak yang hadir. Dari total 34 DPD, sebagian besar sudah berada di lokasi kegiatan, sementara lainnya masih dalam perjalanan karena kendala jadwal penerbangan dan transportasi,” ujar Musthafa Kasim kepada awak media di sela kegiatan Munas.
Ia menjelaskan, dalam forum internal yang berlangsung menjelang pembukaan Munas, mayoritas DPD memberikan dukungan secara aklamasi terhadap kepemimpinan yang dinilai mampu membangun komunikasi aktif dengan desa-desa di seluruh Indonesia. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan Munas II PAPDESI tidak terlepas dari dukungan berbagai kementerian yang memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan desa.
“Acara ini didukung banyak kementerian karena semua program kementerian muaranya ada di desa. Ada dukungan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga program koperasi desa. Jadi memang desa menjadi fokus pembangunan nasional saat ini,” katanya.
Musthafa menilai arah kebijakan pemerintah pusat saat ini semakin menunjukkan perhatian besar terhadap penguatan desa sebagai basis pembangunan nasional. Ia mencontohkan berbagai program tematik desa yang kini mulai dijalankan di sejumlah daerah, termasuk desa nelayan dan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
Menurutnya, dukungan pemerintah pusat terhadap desa juga menjadi bagian dari implementasi visi pembangunan Presiden Republik Indonesia yang menempatkan desa sebagai pilar utama penguatan ekonomi rakyat.
“Kami di daerah mendukung penuh program pemerintah pusat dan bekerja tegak lurus terhadap kebijakan nasional. Apa yang sudah baik akan terus ditingkatkan demi kemajuan desa,” ujarnya.
Selain membahas konsolidasi organisasi, Munas II PAPDESI juga menjadi forum strategis dalam membicarakan tantangan pembangunan desa, termasuk pengelolaan anggaran desa dan program Koperasi Merah Putih yang mulai dijalankan di sejumlah wilayah.
Musthafa mengungkapkan bahwa di Aceh terdapat tantangan tersendiri dalam implementasi program koperasi desa. Hal tersebut disebabkan kondisi aset dan fasilitas desa yang berbeda dibandingkan daerah lain.
“Di Aceh istilahnya bukan desa, tapi kampung. Banyak fasilitas di kampung bukan aset pemerintah desa, sehingga ada keterbatasan dalam pemanfaatan sarana untuk kegiatan tertentu,” jelasnya.
Ia juga menyinggung kekhawatiran sejumlah pemerintah desa terkait alokasi penggunaan anggaran yang semakin spesifik untuk mendukung program-program prioritas nasional. Namun demikian, menurutnya, pemerintah memastikan anggaran desa tidak berkurang, melainkan penggunaannya diarahkan pada sektor tertentu sesuai kebijakan pusat.
“Bukan anggarannya yang berkurang, tapi penggunaannya sudah diarahkan untuk program prioritas. Ini perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan salah persepsi di masyarakat,” katanya.
Dalam keterangannya, Musthafa turut menyoroti masih adanya kepala desa yang menghadapi persoalan hukum akibat kesalahan administratif dan kurangnya pemahaman dalam penggunaan anggaran desa. Karena itu, PAPDESI daerah aktif melakukan pendampingan dan advokasi agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat.
“Banyak kepala desa yang sebenarnya bekerja untuk masyarakat, tetapi terkadang terjadi miskomunikasi atau kesalahan pemahaman terhadap aturan penggunaan anggaran. Di sinilah pentingnya pendampingan dan komunikasi,” ujarnya.
Ia mencontohkan pengalaman di Aceh, ketika terjadi polemik terkait penggunaan anggaran desa yang sempat memicu protes masyarakat. Namun setelah dilakukan penjelasan dan advokasi oleh pengurus PAPDESI tingkat provinsi, persoalan tersebut akhirnya dapat diselesaikan secara baik.
Musthafa berharap Munas II PAPDESI 2026 dapat menghasilkan keputusan strategis yang memperkuat kapasitas aparatur desa sekaligus mempererat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun desa yang mandiri, transparan, dan berdaya saing.
“Kami berharap forum ini menjadi ruang memperkuat komunikasi dan memperjuangkan kepentingan desa secara nasional. Desa harus terus diperkuat karena desa adalah ujung tombak pelayanan masyarakat,” pungkasnya.
Reporter: Fahmy Nurdin
Editor: Fahmy Nurdin
