JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi persetujuan pagu anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp664 miliar untuk Tahun Anggaran 2027 yang disepakati dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Kamis (25/6).
Persetujuan tersebut diberikan dalam rapat yang dipimpin Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta. Rapat membahas rencana kerja dan anggaran tujuh kementerian koordinator untuk tahun anggaran mendatang.
“Saya apresiasi terhadap anggaran yang disebut oleh Bapak Ketua dan telah disetujui oleh Anggota Dewan yang terhormat. Dan angkanya sangat cocok Pak, titik dan komanya,” kata Airlangga dalam rapat tersebut.
Menurut Airlangga, dukungan anggaran tersebut akan menjadi modal penting bagi Kemenko Perekonomian dalam menjalankan fungsi koordinasi kebijakan ekonomi nasional di tengah tantangan perekonomian global dan kebutuhan percepatan pembangunan nasional.
Ia menilai koordinasi lintas kementerian dan lembaga perlu terus diperkuat guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta memastikan berbagai program prioritas pemerintah dapat berjalan secara efektif.
Dengan pagu anggaran yang telah disetujui, Kemenko Perekonomian akan mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan pada 2027, termasuk mengawal agenda transformasi ekonomi nasional yang menjadi salah satu fokus pemerintah.
Airlangga mengatakan pihaknya akan terus mendorong kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing sebagai bagian dari upaya mencapai target Indonesia Maju.
Selain Airlangga, rapat tersebut juga dihadiri sejumlah menteri koordinator lainnya, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan
Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, serta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
