TANGERANG – Pemanfaatan teknologi digital dalam pemerintahan dinilai tidak cukup hanya berfokus pada percepatan administrasi dan peningkatan pelayanan publik. Pemerintah daerah juga membutuhkan instrumen yang mampu mengukur secara lebih presisi dampak ekonomi dari setiap kebijakan anggaran yang dijalankan.
Gagasan tersebut dibawa Kuarta Teknologi dalam gelaran Apkasi Otonomi Expo (AOE) 2026 di ICE BSD, Tangerang. Perusahaan rintisan yang digawangi Faisol, M.Eng, Insinyur Senior (Purnabakti) dengan latar belakang riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), memperkenalkan teknologi simulasi berbasis data untuk memetakan dampak ekonomi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Melalui teknologi tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan simulasi terhadap berbagai kebijakan penganggaran, termasuk melihat efek berganda atau multiplier effect dari belanja pemerintah terhadap sektor-sektor ekonomi.
Faisol mengatakan, selama ini transformasi digital di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah telah berkembang cukup pesat. Namun, pemanfaatan teknologi untuk menganalisis dampak ekonomi kebijakan fiskal masih menjadi ruang yang perlu dikembangkan.
“Transformasi digital sudah banyak dilakukan, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Tetapi yang masih perlu menjadi perhatian adalah bagaimana dampak APBD terhadap perekonomian daerah bisa diukur dengan baik,” ujar Faisol di sela AOE 2026, Sabtu (29/8/2026).
Menurutnya, kebutuhan akan instrumen pengukuran tersebut semakin penting ketika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal serta dinamika ekonomi yang terus berubah. Dalam kondisi tersebut, setiap alokasi anggaran dituntut memberikan manfaat yang maksimal bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Melalui simulasi berbasis data, pemerintah daerah dapat memperkirakan dampak suatu kebijakan anggaran terhadap sejumlah indikator ekonomi. Misalnya, ketika anggaran dialokasikan untuk sektor pertanian, pemerintah dapat melihat potensi kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pengaruhnya terhadap sektor industri lainnya, hingga kemungkinan penciptaan lapangan kerja.
“Hal-hal seperti itu seharusnya bisa diukur. Karena itu kami mencoba menyiapkan teknologi simulasi yang dapat membantu pemerintah daerah melihat dampak dari kebijakan anggarannya,” katanya.
Kuarta Teknologi memanfaatkan berbagai data ekonomi yang tersedia, termasuk Tabel Input-Output (I-O), data PDRB, serta struktur APBD. Tabel Input-Output sendiri menggambarkan keterkaitan antar sektor ekonomi sehingga dapat digunakan untuk melihat bagaimana suatu aktivitas ekonomi memberikan dampak lanjutan terhadap sektor lainnya.
Dengan memasukkan berbagai data tersebut ke dalam sistem simulasi, proses analisis yang sebelumnya membutuhkan waktu panjang dapat dilakukan dengan lebih cepat.
“Data I-O matrix, PDRB, dan APBD pada dasarnya sudah tersedia. Tinggal bagaimana data itu dikelola dan diproses dalam sistem untuk menghasilkan simulasi dampak ekonomi,” jelas Faisol.
Selama ini, analisis mengenai dampak kebijakan anggaran di sejumlah daerah sering membutuhkan proses kajian yang cukup panjang. Pemerintah daerah dapat melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), hingga perguruan tinggi untuk menghasilkan kajian yang komprehensif.
Kehadiran sistem simulasi diharapkan dapat menjadi instrumen pendukung dalam mempercepat proses pengambilan keputusan. Pemerintah daerah juga dapat membandingkan sejumlah skenario penganggaran sebelum menentukan sektor yang akan menjadi prioritas pembangunan.
Faisol menilai, inovasi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke depan perlu semakin diarahkan pada efisiensi, efektivitas belanja, serta penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, struktur anggaran memiliki peran penting dalam menentukan besarnya manfaat yang diterima masyarakat. Anggaran yang disusun tanpa mempertimbangkan keterkaitan dan dampak ekonomi berpotensi menghasilkan manfaat yang tidak maksimal.
“Kalau struktur APBD tidak disusun dengan tepat, dampaknya kepada masyarakat bisa menjadi lebih kecil. Kami ingin menyediakan instrumen yang dapat membantu agar anggaran bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Lebih jauh, Faisol menyebut teknologi simulasi tersebut dapat membantu mengubah cara pandang terhadap APBD. Anggaran daerah tidak hanya diposisikan sebagai instrumen administrasi dan belanja rutin, tetapi juga sebagai investasi publik yang dampaknya dapat dihitung dan dievaluasi.
Dengan pemetaan yang lebih jelas terhadap dampak setiap kebijakan anggaran, pemerintah daerah diharapkan dapat menyusun prioritas pembangunan secara lebih terukur. Pendekatan tersebut juga dinilai dapat meningkatkan kepercayaan dalam pengambilan keputusan serta memperkuat daya tarik daerah bagi investasi.
“Ketika dampak APBD bisa dipetakan dengan baik, struktur anggaran bisa dibuat lebih presisi. Pada akhirnya, dampak yang diterima masyarakat juga diharapkan semakin besar,” tutur Faisol.
Ia berharap inovasi yang diperkenalkan Kuarta Teknologi dapat menjadi salah satu instrumen pendukung bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam mewujudkan tata kelola fiskal yang lebih efektif.
Di tengah penyelenggaraan AOE 2026 yang mempertemukan pemerintah daerah dari berbagai wilayah Indonesia, kehadiran Kuarta Teknologi menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi di sektor pemerintahan dapat berkembang melampaui sistem administrasi dan pelaporan.
Teknologi, dalam hal ini, dapat berperan sebagai alat analisis yang membantu pemerintah menentukan arah kebijakan, mengoptimalkan penggunaan anggaran, serta memastikan setiap rupiah belanja publik memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Jika diinginkan, saya juga bisa membuatkan beberapa pilihan judul yang lebih menarik dan bernuansa ekonomi-teknologi untuk berita ini.
(Helmi AR)
