JAKARTA – Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono terkait ramainya kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kritik. Sudaryono sebelumnya menyebut guru, orang tua murid, wartawan hingga sejumlah pihak lainnya sebagai pihak yang ikut meramaikan persoalan keracunan MBG.
Sudaryono bahkan menyebut ramainya isu tersebut berkaitan dengan persoalan ideologis dan politis.
Pernyataan itu mendapat sorotan dari Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Wali Kota Jakarta Pusat, Helmi AR. Ia menilai pernyataan Sudaryono justru menunjukkan sikap lepas tangan terhadap persoalan yang terjadi di lapangan.
Helmi mendesak Sudaryono menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat, khususnya para korban dan pihak-pihak yang merasa dituding, serta meminta Sudaryono mundur dari jabatannya sebagai Kepala BGN.
“Kepala BGN harusnya introspeksi. Keracunan MBG terjadi karena ada persoalan serius dalam desain kebijakan BGN sendiri. Masalahnya ada di internal BGN dan SPPG. Jadi salah alamat kalau yang disalahkan guru, sekolah, dan wartawan,” kata Helmi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Menurut Helmi, persoalan utama dalam kasus keracunan MBG harus dilihat dari kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi para siswa. Ia menilai pemberitaan maupun reaksi dari guru dan orang tua bukanlah penyebab terjadinya keracunan.
Karena itu, Helmi mempertanyakan langkah BGN yang justru mengumpulkan para kepala sekolah dalam kegiatan literasi gizi ketika laporan mengenai kasus keracunan MBG masih terus bermunculan.
“Yang keracunan itu anak-anak yang makan, bukan anak-anak yang membaca berita,” sindirnya.
Helmi juga menanggapi pernyataan Sudaryono yang mengaitkan ramainya persoalan MBG dengan faktor ideologis dan politis. Menurut dia, tudingan tersebut tidak hanya keliru, tetapi juga menunjukkan minimnya empati terhadap masyarakat yang terdampak.
“Kepala BGN harus bisa menjelaskan: apakah puluhan ribu orang yang keracunan itu karena masalah ideologi? Mereka muntah dan dirawat gara-gara beda pandangan politik?” ujarnya.
Sebelumnya, Sudaryono menyebut terdapat tiga akar yang membuat isu MBG ramai diperbincangkan. Ia menempatkan faktor politik sebagai salah satu persoalan utama.
“Satu, adalah ideologis, ini masalah urusan politik. Nomor satu. Yang ramein gurunya, yang ramein orang tua siswanya, yang ramein adalah wartawannya, yang ramein adalah orang-orang oknum yang LSM dan lain sebagainya, itu ideologis politis,” kata Sudaryono.
Di tengah polemik tersebut, BGN juga mengakui masih terdapat celah dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.
BGN menegaskan pihak dapur dan pengawas gizi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki kewajiban mencicipi makanan sebelum makanan tersebut didistribusikan kepada penerima manfaat.
Prosedur tersebut seharusnya menjadi salah satu tahapan pengawasan untuk memastikan makanan yang diproduksi aman dikonsumsi sebelum sampai ke sekolah dan anak-anak penerima MBG.
Bagi Helmi, persoalan tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi internal BGN, bukan justru mengalihkan perhatian dengan menyalahkan pihak yang menyampaikan atau memberitakan kasus keracunan.
Helmi menilai keselamatan dan kesehatan anak harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.
(Chair)
