JAKARTA— Ketahanan ekonomi Indonesia kembali mendapat sorotan positif dari lembaga internasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik dan tekanan ekonomi dunia.
Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2 persen pada 2026 dan 2027. Angka ini meningkat dibandingkan realisasi 2025 yang tercatat 5,1 persen.
Proyeksi tersebut tertuang dalam laporan Asian Development Outlook April 2026 yang menilai Indonesia mampu menjaga stabilitas di tengah dampak konflik Timur Tengah, volatilitas harga energi, serta ketegangan perdagangan global.
ADB menyebut kekuatan permintaan domestik menjadi faktor utama penopang pertumbuhan. Konsumsi rumah tangga yang tetap kuat, inflasi yang terjaga di kisaran 2,5 persen, serta kebijakan moneter yang dinilai tepat sasaran menjadi fondasi utama ketahanan ekonomi nasional.
Selain itu, momentum pertumbuhan pada awal 2026 juga didukung peningkatan produktivitas sektor pertanian, efek musiman Ramadan dan Idulfitri, serta keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Partisipasi sektor swasta dalam investasi, khususnya di sektor hilirisasi, juga turut memperkuat kinerja ekonomi.
Di sisi lain, arus masuk penanaman modal asing (PMA) yang tetap solid dinilai mampu menjaga stabilitas eksternal, termasuk nilai tukar rupiah.
Sinyal positif juga datang dari lembaga indeks global FTSE Russell yang mempertahankan status pasar modal Indonesia sebagai Secondary Emerging Market pada 7 April 2026.
Dalam keterangannya, FTSE Russell menyatakan Indonesia tidak masuk dalam daftar pemantauan (watch list) untuk penurunan status. Keputusan ini mencerminkan kepercayaan investor global terhadap stabilitas dan kredibilitas pasar keuangan domestik.
FTSE Russell juga mencatat kemajuan reformasi struktural pasar modal Indonesia, termasuk peningkatan transparansi kepemilikan saham, perluasan klasifikasi investor, serta penetapan batas minimum free float sebesar 15 persen.
Selain itu, penerapan mekanisme High Shareholding Concentration (HSC) disebut sebagai langkah penting dalam meningkatkan perlindungan investor melalui sistem peringatan dini.
Dengan status yang sejajar dengan negara besar seperti China dan India dalam klasifikasi FTSE, pasar modal Indonesia dinilai semakin mendekati standar tata kelola global.
Pemerintah menilai dua pengakuan internasional tersebut sebagai validasi atas konsistensi kebijakan makroekonomi yang selama ini dijalankan, mulai dari menjaga daya beli masyarakat, memperkuat fiskal, hingga melanjutkan reformasi sektor keuangan.
Ke depan, pemerintah berkomitmen melanjutkan reformasi untuk menjaga kepercayaan investor, termasuk menghadapi agenda review FTSE Russell pada Juni 2026 dan MSCI pada Mei 2026.
Di tengah tekanan eksternal, stabilitas fundamental domestik dinilai tetap menjadi kunci utama dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.
