Jakarta — Pemerintah terus memperkuat bauran kebijakan ekonomi untuk mengantisipasi berbagai risiko global yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional, mulai dari ketegangan geopolitik hingga gangguan rantai pasok dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dinamika global, khususnya di kawasan Timur Tengah dan jalur strategis seperti Selat Hormuz, menjadi perhatian serius karena berisiko mendorong lonjakan harga energi dan mengganggu distribusi global.
Ketegangan geopolitik perlu diantisipasi karena dapat berdampak pada rantai pasok dan harga energi dunia,” ujar Airlangga dalam forum diskusi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Jumat (17/4).
Di tengah tekanan global tersebut, perekonomian Indonesia dinilai masih menunjukkan ketahanan. Pertumbuhan ekonomi pada 2025 tercatat sebesar 5,11 persen dan diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 5,3 persen pada 2026. Inflasi juga tetap terkendali, sementara tingkat kepercayaan konsumen berada di zona optimistis.
Selain itu, neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus berkelanjutan yang mencerminkan kondisi eksternal yang relatif solid. Permintaan domestik tetap menjadi penopang utama dengan kontribusi sekitar 54 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Dari sisi stabilitas keuangan, sektor perbankan dinilai masih kuat dengan likuiditas yang memadai serta permodalan yang solid. Rasio utang luar negeri juga terjaga pada level aman.
Untuk menjaga momentum tersebut, pemerintah memperkuat kebijakan fiskal melalui optimalisasi penerimaan negara, efisiensi belanja, serta pengalihan anggaran ke sektor produktif. Sementara dari sisi moneter, koordinasi dengan Bank Indonesia terus diperkuat guna menjaga stabilitas nilai tukar.
Pemerintah juga menggulirkan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat, termasuk bantuan pangan dan program perlindungan sosial. Di sektor energi, langkah penguatan dilakukan melalui implementasi biodiesel B50 serta pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
Di sisi eksternal, Indonesia terus memperluas kerja sama internasional guna mendiversifikasi risiko dan memperkuat akses pasar ekspor. Sejumlah perjanjian dagang seperti Indonesia–EU CEPA, Indonesia–Canada CEPA, serta kerja sama dengan kawasan Eurasia menjadi bagian dari strategi tersebut.
Kerja sama bilateral juga diperkuat, termasuk dengan Rusia, terutama di sektor energi, industri, dan perdagangan. Pemerintah menargetkan penguatan pasokan energi, pengembangan industri hilirisasi, serta peningkatan investasi dan kerja sama moneter.
Selain itu, partisipasi Indonesia dalam berbagai forum global seperti Asia Zero Emission Community (AZEC) diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendorong transisi menuju energi bersih.
Pemerintah optimistis berbagai langkah tersebut mampu meredam dampak gejolak global sekaligus menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil di tengah ketidakpastian dunia.
