JAKARTA – Pemerintah terus mematangkan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global, fluktuasi harga komoditas, serta tekanan ekonomi dunia. Penguatan fundamental ekonomi, pengelolaan devisa hasil ekspor, dan tata kelola sektor keuangan menjadi fokus utama guna menjaga ketahanan perekonomian negeri.
Presiden RI Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh ekonomi nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Sabtu (23/5). Dalam pertemuan tersebut, dibahas pengalaman penanganan krisis ekonomi di masa lalu serta langkah antisipasi yang diperlukan untuk menghadapi dinamika ekonomi saat ini.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pertemuan tersebut menghadirkan sejumlah tokoh yang pernah menjabat sebagai menteri maupun Gubernur Bank Indonesia. Mereka berbagi pengalaman saat menghadapi krisis ekonomi, termasuk peristiwa tahun 2008.
“Tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau Gubernur Bank Indonesia. Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008,” ujar Airlangga dalam keterangan pers usai pertemuan.
Menurut Airlangga, para tokoh tersebut memaparkan catatan penting terkait cara menghadapi tekanan global, mulai dari lonjakan harga minyak, tekanan inflasi, hingga pergerakan nilai tukar mata uang. Pengalaman ini menjadi pembelajaran berharga bagi pemerintah untuk memperkuat strategi saat ini.
Airlangga menegaskan bahwa kondisi makroekonomi Indonesia saat ini berada dalam posisi yang jauh lebih baik dan fundamental ekonomi lebih kokoh dibandingkan masa-masa krisis sebelumnya. Ia mencontohkan, tingkat depresiasi rupiah saat ini berada di kisaran 5 persen, angka yang jauh lebih rendah dibandingkan berbagai kasus tekanan ekonomi di periode lalu.
“Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat. Dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya,” jelasnya.
Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo juga memerintahkan jajaran terkait untuk terus memantau dan menyempurnakan regulasi demi memperkuat stabilitas sektor keuangan serta menjaga prinsip kehati-hatian dalam industri perbankan. Penguatan permodalan perbankan juga menjadi perhatian utama sebagai benteng sistem keuangan nasional.
Selain membahas stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mematangkan implementasi kebijakan pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan tata kelola ekspor sumber daya alam melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, memperkuat pengelolaan ekspor nasional, serta memastikan devisa yang masuk memberikan dampak maksimal bagi perekonomian.
Airlangga melaporkan, pemerintah telah melakukan serangkaian sosialisasi kebijakan ini kepada para pelaku usaha, baik dalam maupun luar negeri. Tanggapan yang diterima dari dunia usaha dinilai sangat positif dan menunjukkan kesiapan untuk bekerja sama dengan lembaga baru yang dibentuk pemerintah tersebut.
“Kami laporkan terkait kemarin pertemuan dengan para asosiasi pengusaha baik dalam maupun luar negeri, sosialisasi dari devisa hasil ekspor dan sosialisasi daripada ekspor melalui badan usaha milik negara,” tambahnya.
Kebijakan pengelolaan DHE dan ekspor lewat Danantara dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 1 Juni 2026 mendatang. Penerapannya akan dilakukan secara bertahap dengan mekanisme evaluasi dalam tiga bulan pertama pelaksanaan. Pemerintah juga telah menyiapkan sistem pemantauan terintegrasi yang melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Danantara, serta sistem pemantauan otomatis agar kebijakan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain tokoh ekonomi sekaligus mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Paskah Suzetta, serta mantan Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo.
Langkah-langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga perekonomian Indonesia tetap tangguh, adaptif, dan berdaya saing di tengah gejolak ekonomi global.
