JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong penguatan kapabilitas industri dalam negeri untuk mempercepat hilirisasi, meningkatkan nilai tambah, serta mewujudkan swasembada energi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global.
Hal tersebut disampaikan Airlangga saat menghadiri Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Summit di Jakarta, Kamis (23/7). Menurutnya, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi instrumen strategis untuk memperkuat industri nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.
Airlangga mengatakan tantangan global membuat Indonesia harus mempercepat diversifikasi energi. Ia mengapresiasi implementasi biodiesel B50 dan rampungnya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang dinilai mampu mengurangi ketergantungan impor solar.
“Kita lihat bahwa ketidakpastian dunia masih terus berjalan. Karena itu, penting bagi Pertamina mencari sumber diversifikasi energi. Dengan implementasi B50 dan selesainya RDMP Balikpapan, ketergantungan terhadap solar mulai hilang karena sudah bisa diproduksi di dalam negeri,” ujarnya.
Ia menegaskan energi menjadi fondasi utama pembangunan nasional. Menurutnya, seluruh aktivitas ekonomi, mulai dari industri hingga digitalisasi, membutuhkan pasokan energi dan listrik yang andal.
Selain memperkuat ketahanan energi, pemerintah juga tetap menjaga daya beli masyarakat melalui penyediaan BBM bersubsidi, termasuk kebijakan harga khusus solar sebesar Rp15.000 per liter bagi kapal nelayan berukuran 30 hingga 200 gross ton (GT).
Di sisi lain, Airlangga menilai kinerja ekonomi Indonesia tetap solid di tengah perlambatan global. Pada triwulan I 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen secara tahunan (year on year/yoy), sementara inflasi tetap terjaga di bawah target 3,5 persen.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif fiskal untuk meningkatkan daya saing industri, salah satunya dengan menurunkan tarif bea masuk menjadi nol persen selama enam bulan bagi sejumlah bahan baku petrokimia seperti LPG, polipropilena, dan polietilena. Kebijakan itu diharapkan dapat menekan biaya produksi industri kemasan sekaligus membantu pengendalian inflasi.
Dalam kesempatan tersebut, Airlangga mengapresiasi komitmen Pertamina yang mengalokasikan belanja produk dalam negeri lebih dari Rp500 triliun. Namun, ia menilai belanja modal sektor migas dan petrokimia masih didominasi produk dan jasa dari luar negeri.
Karena itu, pemerintah mendorong sinergi lintas kementerian dan lembaga agar kemampuan rekayasa industri nasional semakin kuat sehingga proyek Engineering, Procurement, and Construction (EPC) dapat lebih banyak dikerjakan perusahaan dan tenaga ahli Indonesia.
Airlangga juga meminta proyek strategis seperti Andaman Project di lepas pantai Aceh menjadikan Aceh sebagai laying down area agar manfaat ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lokal dapat dirasakan secara optimal.
“Kita ingin pekerjaan ini diambil oleh para engineer Indonesia. Berbagai komponen seperti wellhead, valve, pressure vessel hingga produk kimia sudah mampu diproduksi di dalam negeri sehingga multiplier effect proyek benar-benar dinikmati industri nasional,” katanya.
Menurut Airlangga, Indonesia saat ini memiliki momentum besar untuk menarik investasi berkat harga energi yang kompetitif, ketersediaan tenaga kerja, dan berkembangnya ekosistem kecerdasan buatan (AI). Momentum tersebut, kata dia, perlu dimanfaatkan dalam tiga hingga empat tahun ke depan untuk memperkuat kapasitas industri nasional.
“Kuncinya adalah kemampuan engineering dan pengembangan barang modal di Indonesia,” ujarnya.
Acara tersebut turut dihadiri Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza, Komisaris PT Pertamina (Persero) Hasan Nasbi, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri, Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Jaffee Arizon Suardin, serta Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Elen Setiadi.
