JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memperkuat kapasitas aparatur pemerintah dalam melakukan perundingan ekonomi internasional melalui program pelatihan negosiasi di Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Program bertajuk Seminar on Enhancing Negotiation Capacity and Skills for Indonesian Officials tersebut merupakan kerja sama Government-to-Government (G to G) antara Kemenko Perekonomian dan Ministry of Commerce RRT (MOFCOM).
Sebanyak 32 pegawai Kemenko Perekonomian mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Academy for International Business Officials (AIBO) selama 14 hari. Selain itu, dua pejabat pimpinan tinggi turut ditugaskan untuk mengevaluasi hasil pelatihan sekaligus melakukan pertemuan bilateral dengan pemerintah RRT.
Pelepasan peserta dilakukan di Jakarta pada Senin (7/9) oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, bersama Duta Besar RRT untuk Indonesia Wang Lutong dan Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi.
Susiwijono mengatakan peningkatan kapasitas negosiator diperlukan untuk mendukung pencapaian target pembangunan nasional, termasuk sasaran pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen pada 2029 dan pendapatan nasional bruto per kapita sebesar US$8.000 sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029.
Menurutnya, pencapaian target tersebut membutuhkan investasi berkualitas, pembukaan akses pasar baru, penguatan hilirisasi, serta alih teknologi yang salah satunya ditentukan melalui kemampuan pemerintah dalam melakukan perundingan dengan mitra internasional.
“Pelatihan ini kami siapkan agar para pegawai terbiasa berpikir non-business as usual, sehingga mampu menciptakan terobosan-terobosan untuk mempercepat program Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Susiwijono.
Ia menekankan kemampuan berpikir di luar pola rutin penting dalam menjalankan fungsi koordinasi Kemenko Perekonomian, khususnya dalam menyiapkan posisi runding, melaksanakan perjanjian kerja sama ekonomi internasional, hingga memastikan kepentingan nasional terlindungi dalam setiap kesepakatan.
“Di Tiongkok, negosiasi bukan semata teknik di meja perundingan, melainkan keterampilan budaya yang mengakar kuat dalam tradisi, sejarah, dan keterampilan fundamental,” imbuhnya.
Hasil Pelatihan Harus Jadi Kapasitas Organisasi
Susiwijono juga meminta agar pengetahuan yang diperoleh peserta tidak berhenti sebagai pengalaman individu. Para peserta diminta menyusun kajian dan melakukan diseminasi pengetahuan setelah kembali ke Indonesia.
Pengetahuan tersebut nantinya diarahkan menjadi materi pembelajaran internal, penguatan tata cara persiapan perundingan, serta bagian dari upaya menyiapkan kader negosiator di lingkungan Kemenko Perekonomian.
Sementara itu, Deputi Edi Prio Pambudi mengatakan materi pelatihan dirancang sesuai kebutuhan aparatur yang terlibat dalam kerja sama ekonomi internasional.
Materi meliputi dasar, psikologi, dan strategi negosiasi, komunikasi lintas budaya, negosiasi bisnis multilateral dan regional, evolusi negosiasi penurunan tarif, dukungan teknis perjanjian perdagangan bebas, hingga mekanisme penyelesaian sengketa internasional.
Peserta juga mendapat materi mengenai isu-isu kunci dalam negosiasi e-commerce dan mengikuti simulasi negosiasi diplomatik.
“Rangkaian materi tersebut relevan langsung dengan tugas kedeputian dalam menyiapkan dan menjalankan perundingan kerja sama ekonomi internasional. Kami memandang penugasan ini sebagai investasi institusi,” kata Edi.
China Dorong Penguatan SDM Indonesia
Duta Besar RRT untuk Indonesia Wang Lutong menyatakan dukungan pemerintah China terhadap program peningkatan kapasitas aparatur Indonesia.
Menurut Wang, kemampuan negosiasi memiliki peran penting dalam membangun kesepakatan yang menjadi dasar hubungan kemitraan strategis antara kedua negara.
Ia mengatakan kerja sama pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian dari Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia-Tiongkok, khususnya dalam bidang perdagangan, investasi, hilirisasi, transisi energi, dan teknologi.
China sendiri merupakan salah satu mitra dagang dan investasi terbesar Indonesia dengan agenda kerja sama bilateral yang terus berkembang.
Karena itu, Wang menilai kualitas negosiasi aparatur menjadi faktor penting agar berbagai kerja sama ekonomi dapat memberikan manfaat optimal bagi Indonesia.
Acara pelepasan ditutup dengan penyerahan simbolik Surat Tugas kepada perwakilan peserta. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Kemenko Perekonomian dan delegasi Kedutaan Besar RRT di Jakarta.
