FMPB Kembali Gelar Demo, Desak Kejati Sumut Tangkap Bupati Asahan Diduga Korupsi dan Gratifikasi Modus Sedekah Rutin

- Jurnalis

Kamis, 21 Desember 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

OKJAKARTA.com | Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Peduli Bangsa (FMPB) kembali menggelar aksi demo di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kamis (21/12/2023).

Mahasiswa mendesak agar kepolisian segera menangkap bupati Asahan karena diduga melakukan tindakan korupsi dan gratifikasi modus sedekah rutin di jajaran Pemerintahan Kabupaten Asahan.

Mahasiswa dalam orasinya menyebut sejumlah proyek di Kabupaten Asahan kerap dibuat jadi “bancakan” dan intervensi para tim pemenangannya hingga munculnya dugaan gratifikasi modus sedekah rutin terhadap pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) serta camat.

“Kami datang kemari, membawa laporan pengaduan serta menyuarakan, agar dugaan pungli dan indikasi gratifikasi terhadap bupati Asahan dengan modus ‘sedekah rutin’ untuk diusut tuntas aparat penegak hukum, ” tegas Ketua Umum FMPB M. Ritonga dalam keterangan tertulisnya kepada OKJAKARTA, Kamis (21/12/2023).

Ritonga menjelaskan mencuatnya istilah ‘sedekah rutin’ di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan ini sudah berlangsung lama.

Kegerahan para pejabat yang diduga diminta sedekah rutin oleh oknum pengumpul, tak mampu lagi tertahankan karena nominal yang kerap diminta begitu fantastis mulai dari Rp 2 juta hingga Rp 5 juta per bulan.

Selain itu, kata Ritonga, informasi laporan dan pengakuan tersebut semakin menguat dikarenakan beberapa pekan lalu muncul sebuah percakapan pribadi dan percakapan dalam grup WhatsApp sejumlah pejabat pimpinan kecamatan atas iimbauan dan pengingat setoran sedekah rutin tersebut.

“Berdasarkan informasi yang berkembang tentang 25 camat di Kabupten Asahan diduga wajib menyetorkan uang senilai Rp 5 juta setiap bulannya kepada bupati Asahan,” tegas Ritonga.

Untuk itu, Ritonga menyampaikan harapannya bersama massa aksi FMPB agar Kejati Sumut segera melakukan penyidikan serta penyelidikan atas adanya dugaan KKN yang terjadi di Kabupaten Asahan.

“Berdasarkan laporan serta beberapa dasar bukti yang kami punya, kiranya Kejati Sumut dapat memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap bupati Asahan dan seluruh camat yang ada di Kabupaten Asahan. Segera periksa 25 camatnya, ” pungkas Ritonga lagi.

Puluhan mahasiswa itu kemudian diterima oleh staf kejati bernama Ika Ayu Lubis untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinannya.

Terpisah, beredar dan bocornya sebuah pesan WhatsApp Camat Asahan Kota Kisaran Barat bernama Khualid Armansyah dalam melakukan pengkondisian uang setoran sedekah rutin bulanan dari seluruh camat se-Kabupaten Asahan menuai pro kontra.

Khualid Armansyah disebut-sebut sebagai ‘ketua kelas’ para camat se-Kabupaten Asahan.

Selain itu, Khualid disebut-sebut juga sebagai penanggungjawab dan pengumpul sedekah rutin yang diduga akan disetorkam kepada bupati dan wakil bupati Asahan.

Selanjutnya media OKJAKARTA. com mencoba melakukan konfirmasi kepada Camat Kota Kisaran Barat Khualid, pada Kamis (21/12/2023), namun tidak menjawab.

Konfirmasi pun dilanjutkan kepada Bupati Asahan Surya pada Kamis (21/12/2023), namun bungkam alias tidak mau menjawab konfirmasi awak media.

Editor : Bang Tio

Berita Terkait

Pemilik Amalia Komputer Sinjai Dipanggil Polres Terkait Pembelian Fingerprint 2019-2020, Akui Murni Jual Beli
Tim Kuasa Hukum Kawal Ketat Sidang PK di PN Niaga Surabaya, Soroti Transparansi dan Integritas Peradilan
PERADI Gelar Pengangkatan Advokat di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banten, Otto Hasibuan Pimpin Langsung Prosesi
Kepentingan individual diutamakan kepentingan sosial diabaikan,  Ketua PN Lubuk Pakam dan Ketua PT Medan harusnya jadi wakil Tuhan bukan titipan lawan. warga geruduk gedung Mahkamah Agung
Menteri Hukum Resmikan 2.025 Posbankum di Tanah Papua, Dorong Akses Keadilan hingga Kampung
Dugaan Paspor Ganda Anak di Bawah Umur Disorot, Tim Kuasa Hukum Datangi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Imigrasi Surabaya Berangkatkan 37 Ribu Jemaah Haji via Makkah Route, 18 Calon Haji Ilegal Digagalkan
131 Siswa Diduga Keracunan MBG, Menteri HAM Kunjungi Korban di RS Surabaya
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Selasa, 19 Mei 2026 - 23:47 WIB

Pemilik Amalia Komputer Sinjai Dipanggil Polres Terkait Pembelian Fingerprint 2019-2020, Akui Murni Jual Beli

Selasa, 19 Mei 2026 - 23:37 WIB

Tim Kuasa Hukum Kawal Ketat Sidang PK di PN Niaga Surabaya, Soroti Transparansi dan Integritas Peradilan

Selasa, 19 Mei 2026 - 16:06 WIB

PERADI Gelar Pengangkatan Advokat di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banten, Otto Hasibuan Pimpin Langsung Prosesi

Selasa, 19 Mei 2026 - 15:08 WIB

Kepentingan individual diutamakan kepentingan sosial diabaikan,  Ketua PN Lubuk Pakam dan Ketua PT Medan harusnya jadi wakil Tuhan bukan titipan lawan. warga geruduk gedung Mahkamah Agung

Senin, 18 Mei 2026 - 17:29 WIB

Menteri Hukum Resmikan 2.025 Posbankum di Tanah Papua, Dorong Akses Keadilan hingga Kampung

Berita Terbaru