PT BST Diduga Buang Limbah Cemari Lingkungan dan Tak Miliki Izin AMDAL

- Jurnalis

Rabu, 12 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

BEKASI – PT Barokah Sejahtera Teknik (BST) yang bergerak di bidang “Industrial Hard Crome 24 Hour”, yang beralamat di Jalan Wibawamukti 2, Nomor 32, Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan informasi dari Masyarakat, pada Selasa(11/3/2024). PT BST sudah beroperasi lebih dari sepuluh tahun, diduga membuang limbah sembarangan, sehingga mencemari lingkungan yang berdampak air di pemukiman tersebut menjadi tercemar dan tidak memiliki (mengantongi) izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

Narasumber (Masyarakat) yang tidak ingin disebut Identitasnya itu mengatakan, Perusahaan tersebut memproduksi pelapisan bahan-bahan dari logam dengan menggunakan cairan kimia yang berbahaya supaya lebih awet, salah satu bahan yang di Crome adalah, moulding, Dies, Roll.

“Limbah tersebut di tampung di sebuah penampungan yang sudah di persiapkan dan akan di buang pada saat turun hujan, dikarenakan perusahaan tersebut tidak mempunyai pengolahan limbah dan pembuangan limbah khusus, jadi limbah akan di buang pada saat musim hujan,” ujarnya.

Lebih lanjut Ia mengatakan, setelah turun hujan limbah tersebut akan di buang melalui lubang dekat closed dan di alirkan ke sungai yang ada di sekitar perusahaan tersebut.

Setelah tim media investigasi menelusuri dan mencari informasi terkait aduan dari masyarakat, ternyata memang benar apa yang di katakan oleh narasumber tersebut, bahwa pembuangan limbah Crome setiap turun hujan, dan apabila tidak turun hujan maka limbah tersebut di tampung sambil menunggu turunnya hujan agar tidak kelihatan kalau PT BST membuang limbah, karena air limbah tersebut keruh dan berwarna kekuningan seperti air pada saat turun hujan.

“Iya benar mas, jadi kami buang limbahnya nunggu hujan dulu,” tutur Usman Hadi Kepala Bengkel PT BST saat dikonfirmasi langsung di lokasi Pabrik PT BST, Selasa (11/3).

Dikesempatan yang sama, Qotrun Nada Direktur Utama (Dirut ) PT BST saat ditanya prihal apakah sudah memiliki Izin Amdal, Ia mengaku sudah ada izin.

“Ada mas tapi di kantor yang lama, nanti kami kirim pdf-nya via WhatsApp ya,” kata Nada saapaan akrabnya.

Namun sangat disayangkan, tiga nomor WhatsApp tim Investigasi diduga sengaja di blokir oleh sang Dirut, untuk menghindari pertanyaan awak media.

Dengan adanya laporan masyarakat yang mengeluhkan limbah dan mencemari lingkungan yang tidak mengantongi izin Amdal tersebut, kami berharap pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan tegas, agar limbah tersebut tidak menyebar yang berdampak air di lingkungan tercemar lebih luas lagi.

Sebagai informasi, Dasar hukum izin AMDAL, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 8 Tahun 2013 tentang Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup. (Tim/fhm)

Penulis : Fahmy Nurdin

Editor : Fahmy Nurdin

Berita Terkait

RI-Jepang Sepakati Kerja Sama Rp392 Triliun, Prabowo Dorong Kemitraan Naik Level
LPS Mulai Verifikasi Data Nasabah BPR Pembangunan Nagari Usai Izin Dicabut OJK
Drama Sidang Aborsi di Jakarta Timur, Kesaksian Warga hingga Autopsi Bayi Perkuat Dakwaan
Aliran Dana Misterius di Balik Transaksi Tanah Rp259 Miliar, Terdakwa Terpojok di Sidang Akhir
Dua WNA Liberia Ditangkap, Polisi Bongkar Modus Black Dollar di Jakarta
Akun IG “Badan Perwakilan Netizen” Dipersoalkan, Praktisi: Bukan Produk Pers dan Tak Dilindungi UU
Keluarga Laporkan Ulang Kasus Tewasnya Aktivis Pelabuhan di Bekasi ke Polda Metro Jaya
Armando Herdian Buka Suara di Pengadilan: Dugaan Ketimpangan Dana hingga Rp130 Miliar Terungkap
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Rabu, 1 April 2026 - 02:06 WIB

RI-Jepang Sepakati Kerja Sama Rp392 Triliun, Prabowo Dorong Kemitraan Naik Level

Rabu, 1 April 2026 - 02:00 WIB

LPS Mulai Verifikasi Data Nasabah BPR Pembangunan Nagari Usai Izin Dicabut OJK

Selasa, 31 Maret 2026 - 19:58 WIB

Drama Sidang Aborsi di Jakarta Timur, Kesaksian Warga hingga Autopsi Bayi Perkuat Dakwaan

Senin, 30 Maret 2026 - 14:43 WIB

Aliran Dana Misterius di Balik Transaksi Tanah Rp259 Miliar, Terdakwa Terpojok di Sidang Akhir

Sabtu, 28 Maret 2026 - 14:00 WIB

Dua WNA Liberia Ditangkap, Polisi Bongkar Modus Black Dollar di Jakarta

Berita Terbaru

Foto: Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat, Arifin (tengah), menandatangani kesepakatan bersama dengan BBPOM DKI Jakarta terkait penguatan pengawasan dan keamanan pangan, di Gedung Jakarta Creative Hub, Selasa (31/3/2026)

Wali Kota Jakarta Pusat

Pemkot Jakpus Gandeng BBPOM, Perketat Pengawasan dan Keamanan Pangan

Selasa, 31 Mar 2026 - 19:52 WIB