Pemerintah Luncurkan Program PINISI untuk Perkuat Intermediasi dan Dorong Ekonomi

- Jurnalis

Kamis, 30 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah meluncurkan Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Pemerintah meluncurkan Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

JAKARTA — Pemerintah meluncurkan Program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) sebagai upaya memperkuat sinergi lintas sektor dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program ini menjadi wujud kolaborasi antar lembaga untuk mempercepat intermediasi pembiayaan ke sektor riil.

PINISI merupakan bentuk sinergi lintas lembaga untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Airlangga dalam acara peluncuran di Jakarta, Senin (27/4).
Program PINISI dirancang sebagai strategi komunikasi dan koordinasi kebijakan makroprudensial guna mendorong intermediasi yang optimal, seimbang, dan inklusif. Melalui forum ini, pemerintah mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari otoritas keuangan, perbankan, hingga pelaku usaha.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menekankan pentingnya penguatan koordinasi antarotoritas untuk menjaga stabilitas ekonomi. Ia menyebut kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran terus dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan sektor riil.

Di tengah tantangan global, pemerintah menilai perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang kuat. Hal ini didukung oleh konsumsi domestik, stabilitas sistem keuangan, serta kinerja sektor eksternal yang tetap solid.

Pemerintah juga mendorong akselerasi pada sejumlah sektor prioritas seperti hilirisasi, ketahanan pangan, manufaktur, dan ekonomi digital. Dalam konteks ini, penguatan intermediasi sektor jasa keuangan dinilai penting untuk memperluas akses pembiayaan produktif, terutama bagi UMKM.

Selain itu, realisasi kredit program hingga Maret 2026 tercatat mencapai Rp78,39 triliun atau sekitar 25 persen dari target tahunan. Pemerintah juga membentuk satuan tugas untuk mempercepat implementasi program serta mengatasi hambatan di sektor riil.

Airlangga berharap kehadiran PINISI mampu meningkatkan optimisme dunia usaha serta memperkuat aliran pembiayaan ke sektor produktif.
“Dengan PINISI, diharapkan intermediasi semakin mengalir ke sektor produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat,” ujarnya.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam peluncuran tersebut, antara lain Wakil Menteri Keuangan Juda Agung, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, serta perwakilan kementerian, perbankan, dan pelaku usaha.

Berita Terkait

Pastikan Kerja Sama Berjalan Optimal, Perhutani dan Al Masoem Gelar Monitoring Berkala
Kementerian HAM Bantah MBG Langgar HAM, Sebut Program Justru Wujud Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat
Rapat Perdana Dewan Juri AJMHT 2026 Digelar, Siap Jaga Kredibilitas Penghargaan Jurnalistik
Pigai Usul Jabatan Strategis Non-Operasional Polri Bisa Diisi Kalangan Sipil
Agus Andrianto Tegaskan Komitmen Berantas Love Scamming di Lapas dan Rutan
Ombudsman RI Temukan MinyaKita Langka dan Harga Pangan Melonjak di Sejumlah Pasar Jakarta
Polda Sumsel dan Pertamina EP Sepakati Tata Kelola Sumur Minyak Rakyat, Tekan Praktik Ilegal
Kemenko Perekonomian Lantik 70 CPNS Jadi PNS, Siapkan Calon Pemimpin Baru
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari OKJAKARTA.COM di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.

Berita Terkait

Kamis, 18 Juni 2026 - 13:29 WIB

Pastikan Kerja Sama Berjalan Optimal, Perhutani dan Al Masoem Gelar Monitoring Berkala

Kamis, 18 Juni 2026 - 00:00 WIB

Kementerian HAM Bantah MBG Langgar HAM, Sebut Program Justru Wujud Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat

Kamis, 11 Juni 2026 - 18:48 WIB

Rapat Perdana Dewan Juri AJMHT 2026 Digelar, Siap Jaga Kredibilitas Penghargaan Jurnalistik

Jumat, 5 Juni 2026 - 15:37 WIB

Pigai Usul Jabatan Strategis Non-Operasional Polri Bisa Diisi Kalangan Sipil

Selasa, 12 Mei 2026 - 12:20 WIB

Agus Andrianto Tegaskan Komitmen Berantas Love Scamming di Lapas dan Rutan

Berita Terbaru